Geopolitik Energi

December 29, 2008

TEWASNYA BHUTTO: DEMI KEPENTINGAN GEOPOLITIK ENERGI?

Sekitar satu tahun lalu di Pakistan, 27 Desember 2007, hempasan peluru menembus leher Benazir Bhutto, dan kemudian disusul dengan serangan bom bunuh diri dari seorang yang tak dikenal (BBC). Dunia terhentak dengan tewasnya Bhutto, terutama Amerika Serikat (CNN). Pihak Gedung Putih menekankan walau Bhutto tewas, reformasi demokrasi di Pakistan harus tetap dijalankan, yakni pemilu Pakistan yang sebentar lagi tiba. Sepertinya menarik apa yang ditekankan oleh Amerika Serikat (AS) kepada Pakistan.

Bhutto, sebelum peristiwa serangan

Bhutto, sebelum peristiwa serangan

Sekedar untuk diketahui bersama, kembalinya Bhutto dari pengasingan ke Pakistan berkat sponsor AS. Bhutto kembali ke Pakistan pada 18 Oktober 2007, setelah bersepakat dengan Musharraf dimana semua tuduhan dan tuntutan atas korupsi terhadap dirinya dibatalkan. Sebelumnya, pada 27 Januari 2007, Bhutto sempat diundang datang ke Gedung Putih. Ini menandakan bahwa AS menekan Musharraf agar Pakistan terbuka lebar untuk Bhutto. Media AS ternama, Washington Post malah terang-terangan menyebutkan bahwa AS adalah broker (baca: makelar) kembalinya Bhutto ke Pakistan. “The U.S. came to understand that Bhutto was not a threat to stability but was instead the only possible way that we could guarantee stability and keep the presidency of Musharraf intact,” kata Mark Siegel. Siegel adalah pelobi untuk Bhutto di Washington dan banyak menyaksikan kesepakatan di balik diplomasi soal Bhutto. Jika pihak Washington menganggap bahwa Bhutto adalah bukan sebagai ancaman untuk stabilitas kawasan (baca: stabilitas kepentingan AS), lalu Musharraf dianggap apa dong?

Musharraf sejak tahun 2001 (peristiwa 9/11) dikenal yang melibatkan Pakistan sebagai sekutu dekat AS dalam perang melawan terorisme.  Musharraf pun dicaci maki di dalam negerinya sendiri; dituding sebagai boneka AS. Keikutsertaan Pakistan dalam memerangi terorisme sebenarnya adalah hal yang lucu.   Jauh hari sebelum peristiwa 9/11, Pakistan sebenarnya diduga terlibat dalam mensupport logistik hingga pelatihan anggota Taliban di masa Uni Sovyet menduduki Afghanistan. Tak heran, para pelaku peristiwa 9/11 pun banyak yang berasal dari Pakistan.Pelakunya adalah ISI (intelijen Pakistan) dan CIA. (Saya pikir BAKIN juga terlibat mendukung pada masa-masa itu; mengirim orang-orang Indonesia untuk dilatih di Pakistan). Targetnya sama: mengincar Afghanistan demi kepentingan energi  (penting klik KOMPAS). Inilah yang diketahui oleh Bhutto dan suaminya. Bhutto bahkan menuding Musharraf terlibat dalam rangkaian setting intelijen tersebut. Memang agak aneh, padahal Bhutto sendiri dapat kembali ke Pakistan dengan support AS pula. Tapi, itulah politik.

Tidak Ada Teman Abadi, Kecuali Demi Kepentingan Energi

Kedekatan Pakistan pasca 9/11 2001, membuat Pakistan mendapat kucuran dana luar biasa dari AS (whitehouse), diantaranya kucuran dana sebesar 1,5 Miliar USD untuk bidang militer tahun 2005-2009. Belum pula pada tahun 2004, Pakistan dianggap sebagai Major Non-NATO Ally oleh George W. Bush. Itu masih belum seberapa, karena masih banyak kucuran dana yang diterima oleh Pakistan.

Tapi, sesuai sifat alam, angin bisa berubah haluan. Begitu juga sikap politik Pakistan.  Musharraf yang melakukan kudeta militer tahun 1999, mulai dekat dekat dengan Iran dan China. Pakistan ternyata mulai membuka diri untuk proyek bersama pipa gas dari Iran.

rencana jalur pipa Iran-Pakistan-India

Pakistan membuka diri atas rencana  pembangunan pipa gas dari Iran. Pipa itu akan melewati Iran sepanjang  1100 Kilometer, 1000 Kilometer di wilayah Pakistan, dan 600 Kilometer di wilayah India.  Rencana pembangunan jalur pipa ini telah berjalan melalui rangkaian panjang perjanjian antara Iran, Pakistan, dan India sejak tahun 1993.  Pembangunan ini diprediksi memakan biaya sekita 7 Triliun Dollar AS.

Iran sebagai negara produsen gas terbesar di dunia mempunyai kepentingan murni bisnis dan geopolitik untuk pipa ini.  Sementara itu,  Pakistan dan India membutuhkan pasokan energi. Saat ini India mengalami kebangkitan ekonomi, dan tentunya membutuhkan pasokan energi yang tak sedikit.

Musharraf and Rice

Rencana besar ini ternyata membuat Gedung Putih tak suka. Pada tahun 2005-2006, Condolezza Rice sempat melakukan negoisasi dengan sekutu dekatnya (Pakistan dan India) dan menawarkan alternatif saat kunjungannya ke Asia, agar rencana pembangunan pipa gas tak berjalan.

Pembangunan pipa gas tersebut tentu membuat Washington khawatir.  Washington khawatir atas manfaat geopolitik ekonomi yang dipetik oleh Iran, dan khawatir pembangunan pipa tersebut akan berlanjut ke wilayah China. Seperti diketahui, China sebagai naga Asia sedang bangkit; pertumbuhan ekonomi yang melonjak tentu membutuhkan pasokan energi. Washington melihat jelas bahwa China juga berkepentingan dengan pembangunan pipa tersebut.

Yang jelas, tahun ini (2008) Washington sempat merasa berang dan kecolongan dengan lobby Musharraf dengan China. Apalagi jika lobby mengenai pembangunan pipa tersebut. Di dalam pengembangan proyek besar tersebut tentu sangat membutuhkan dana/invetasi besar; China tentu sangat berminat.

Walaupun Washington berang, rencana tetap berjalan. Tapi, kali ini dengan India menunda keinginannya; karena desakan Washington. Rencananya, pembangunan ini akan tetap dilanjutkan dan selesai pada tahun 2011-an.

Bhutto, Pakistan, AS, dan China

Melihat uraian di atas, Benazir Bhutto sepertinya tidak memperhitungkan kondisi “permainan” geopolitik kawasan yang sedang berkembang.  Kepentingan nasional Pakistan (jelas ada), Iran, dan China telah jelas masuk di Pakistan. Bhutto sepertinya menjebloskan dirinya sendiri dan didorong AS untuk masuk jurang kematian.

Apalagi kedatangan Bhutto dengan jelas disponsori oleh AS mengatasnamakan “demi demokrasi.” AS seperti terlihat dengan jelas memanfaatkan Bhutto untuk pengamanan kepentingan geopolitiknya. Banyak pihak pun tidak nyaman melihat kedatangan Bhutto di Pakistan. Sebut saja: di internal Pakistan sendiri, Iran, dan China. Akhirnya, permainan pun dimulai, dengan nyawa manusia menjadi tumbalnya. AS juga terlibat.

Kematian Bhutto memang menyedihkan. Tapi, lebih menyedihkan jika terdapat banyak kepentingan yang menyebabkan Bhutto tewas.*****

Tulisan lain terkait:

Beberapa Referensi:

Advertisements

December 25, 2007

FACTBOX-Why oil prices are near a record high

FACTBOX-Why oil prices are near a record high

Sun Jul 22, 2007 11:22PM EDT

(Reuters) – Real and threatened disruptions to crude oil supplies, constraints at refineries in consuming countries, resilient global fuel demand and a flow of investor money into oil and other commodities have pushed prices higher.

FUNDS

Investment flows from pension and hedge funds into commodities including oil have resumed in recent months after a hiatus earlier in the year due to concerns about how the global economy was moving.

Investors are also increasing bets that prices will rise.

Speculators in the New York Mercantile Exchange crude oil market boosted net long positions to a record high in the week to July 10, the Commodity Futures Trading Commission said.

Speculative trading in energy markets has surged in recent years as investors sought to beat returns in other markets such as equities and bonds

LESS OPEC OIL

The Organization of the Petroleum Exporting Countries, source of more than a third of the world’s oil, is pumping less than in 2006 after agreeing to remove barrels from the market.

OPEC agreed to curb supply by 1.7 million bpd, or about 6 percent, last year in two steps. The second stage took effect from February 1.

Members have made about 1 million bpd of the pledged reduction, according to Reuters estimates. The exporter group is next scheduled to meet in September to decide production policy.

Consumer nations have called on OPEC to pump more crude to help ease prices, but the group’s oil ministers insist crude supplies are adequate.

DEMAND

While previous price spikes have been triggered by supply disruptions, demand from nations such as China and the United States is a main driver of the current rally.

Global demand growth has slowed after a surge in 2004, but it is still rising and higher prices have so far had a very limited effect on economic growth.

Analysts say the world is coping well with high nominal prices because adjusted for exchange rates and inflation, they are lower than during previous price spikes and some economies have become less energy intensive.

NIGERIA

Supply of crude from Nigeria, the world’s eighth-largest oil exporter, has been cut since February 2006 because of militant attacks on the country’s oil industry.

Oil companies have detailed about 547,000 barrels per day of shut Nigerian production due to militant attacks and sabotage. The amount represents about 18 percent of the West African country’s output capacity of around 3 million bpd.

REFINERY BOTTLENECKS

Adding to concern about tight supply of unrefined crude is a global shortage of refining capacity.

Refiners in the United States, the world’s top gas guzzler, have struggled with unexpected outages this year which drained inventories ahead of the summer, when motor fuel demand peaks.

U.S. gasoline inventories stand at 203.3 million barrels, 9.5 million below a year ago, according to government data. Demand is still growing, despite higher prices.

Refining capacity is already tight after years of underinvestment.

The U.S. oil industry took a battering in 2005’s Atlantic hurricane season. Some forecasters expect an active storm season this year.

IRAN

Oil consumers are concerned about supply disruption from Iran, the world’s fourth-biggest exporter, which is locked in a dispute with the West over its nuclear program.

Western governments suspect Iran is using its civilian nuclear program as a cover to develop nuclear weapons. Iran denies this, saying it wants nuclear power to make electricity.

IRAQ

Iraq is struggling to get its oil industry back on its feet. Exports are stagnating at around 1.5 million bpd, compared with 1.7 million bpd or more under Saddam Hussein.

Decades of wars, sanctions and underinvestment have left Iraq struggling to pump its oil out of the ground and on to world markets. Production has failed to meet optimistic projections by oil ministry officials.

Iraq is also unable to ship crude regularly from its northern fields for export from the Turkish port of Ceyhan because of attacks on the pipeline to Turkey.

Oil falls ahead of OPEC meeting

Mon Sep 10, 2007 8:15AM EDT

LONDON (Reuters) – Oil slid on Monday ahead of an OPEC meeting in Vienna that is due to set production levels for peak winter demand.

Most members of the Organization of the Petroleum Exporting Countries seem happy with OPEC’s current output, but Saudi Arabia, the world’s biggest exporter, has yet to signal its views.

“There is a little bit of talk that the Saudis may be influenced to push for 0.5 million bpd increase,” said Rob Laughlin, senior broker at MF Global.

U.S. light crude fell 72 cents to $75.98 a barrel by 8:10 a.m. EDT, after climbing 40 cents on Friday. London Brent crude shed 85 cents to $74.22 a barrel.

Saudi Oil Minister Ali al-Naimi has so far declined to make any comment.

He has not responded to a report by Washington-based consultancy PFC Energy saying Saudi Arabian sources signaled OPEC may need to boost output by up to 1 million barrels per day (bpd).

Any increase by OPEC would reverse some of the output cuts of 1.7 million bpd — roughly six percent of supplies — put in place since October 2006.

An increase might help to ease upward pressure on oil prices, which are close to a record high of $78.77 a barrel set on August1.

Industrialized consumer nations have argued that crude oil stocks will shrink rapidly by January next year if OPEC does not increase output.

“Near-record spot prices, steep inventory draws and economic uncertainty would all be good reasons for OPEC to reverse its October 2006 production cuts at its meeting on September 11,” said Lehman Brothers in a research note. “But few observers, us included, believe that it will do so.”

Worries over shrinking crude oil supplies are clouded by doubts over the economic health of top consumer, the United States.

There are concerns that turmoil in the world financial markets, triggered by problems in the U.S. mortgage sector, could tip the United States into recession and hit oil demand.

Payrolls in the United States shrank unexpectedly for the first time in four years last month, data showed on Friday, prompting concerns that credit market turmoil may become a drag on economic growth.

Saudi Arabia told its customers in Asia it would keep its crude oil supplies steady for October from September levels, industry sources in Japan and South Korea said on Monday.

More than half of Saudi Arabia’s crude heads to Asia.

The kingdom, key to any OPEC decision, pumped 8.65 million bpd of the cartel’s total August production of 30.37 million bpd, Reuters data shows. It also has the bulk of OPEC’s spare production capacity.

April 25, 2007

OIL HOPES HINGE ON NORTH SOMALIA

Copyright Petroleum Economist Ltd. (UK) 1991.
Petroleum Economist. Vol 58, Issue n10, Oct, 1991, p19(2).

Oil Hopes Hinge on North Somalia

Maria Kielmas

A UN-funded study points to oil potential in Ethiopia and Somalia. Maria Kielmas talked to emerging rulers in the region about their oil policies.

Wars in countries comprising the Horn of Africa put on hold the first real spark of international industry interest in the region's oil prospects. As a variety of political factions wrestle for control in Ethiopia and Somalia, only one group, the Somali National Movement (SNM), which controls the self-proclaimed Republic of Somaliland in northern Somalia, has maintained a positive policy towards foreign oil investment.

Aside from the political conflict, oil exploration in the African Horn has generally been neglected because of a widespread perception throughout the industry that the region is gas-prone and both inaccessible and expensive to explore. The countries around the Gulf of Aden and Red Sea are regarded as too poor to afford the necessary infrastructure for gas development.

April 21, 2007

PENGORBANAN AS DEMI MINYAK

The costs of maintaining a presence in the Persian Gulf are too real (klik aja) 

energy-security-us.jpg

(KLIK UNTUK PERBESAR ATAU DOWNLOAD)

 

 

Artikel lain yang terkait (klik aja):

 

April 18, 2007

SIAPA OSAMA BIN LADEN?!

(klik untuk download / memperbesar!)

bush-laden_network.jpg

Sumber: CIA

 

Artikel lain yang terkait (klik aja):

 

April 12, 2007

MINYAK DAN UMAT ISLAM

Bayangkan, bagaimana rasanya jika kita hidup tanpa energi? Anda membaca sebuah artikel telah tertata rapi dalam sebuah surat kabar. Tapi, tahukah Anda bagaimana surat kabar bisa tercetak? Proses cetak surat kabar membutuhkan daya listrik untuk menggerakkan mesin-mesin pencetak. Daya listrik itu sendiri dihasilkan dari sebuah proses energi dari pembangkit listrik. Sedangkan pembangkit listrik itu sendiri membutuhkan energy resources. Tercatat di tahun 2004, 45,5 persen kapasitas pembangkit listrik di Indonesia membutuhkan bahan bakar minyak sebagai energy resource untuk menghasilkan daya listrik.

 

Itu masih cerita bagaimana daya listrik dibutuhkan untuk sebuah industri. Bagaimana dengan rumah Anda? Itu sebagian cerita soal listrik.

 

Lalu, bagaimana juga dengan alat transportasi? Alat transportasi, baik milik sipil dan militer, membutuhkan sumber energi juga untuk bergerak. Di dunia, sumber energi yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan alat transportasi adalah minyak bumi. Tak terbayang, bagaimana jika terdapat sebuah negara memiliki pesawat tempur dan kapal perang canggih tapi hanya menjadi sebuah hiasan, dikarenakan pasokan BBM-nya tidak tersedia aman? Tak terbayang pula, jika saat ini, alat transportasi di semua penjuru dunia benar-benar lepas dari minyak bumi. Bisa jadi, kita kembali lagi menunggang kuda dan keledai. Maukah kita?

AMBALAT DAN KONFLIK ENERGY SECURITY

Energy Security and Southeast Asia: The Impact on Maritime Boundary and Territorial Disputes

(KLIK LINK DI JUDUL)

Volume IX, No. 4. Fall 2005

Written by Dr Clive Schofield and Dr Ian Storey

Malaysia and Indonesia became embroiled in a war of words over a potentially oil-rich maritime zone off Borneo in March 2005: the Ambalat offshore area. Both sides rushed forces to the disputed area, leading to fears over a potential conflict. Meanwhile, rising oil prices have pushed three disputants in the South China Sea – namely China, the Philippines, and Vietnam – to agree to joint seismic studies in the area, indicating a potential breakthrough in the dispute. The objective of this article is to examine the genesis of the dispute over Ambalat, assess its underlying causes, explore the parties’ competing national maritime jurisdictional claims and address prospects for its resolution. In this context, a brief analysis of the International Court of Justice’s 2002 award of the Sipadan and Ligitan Islands to Malaysia is included. These developments will then be compared and contrasted with recent events in the South China Sea. In particular, the energy security concerns that underpin renewed interest in maritime Southeast Asia will be assessed.

Dr Clive Schofield is a Senior Lecturer at the Centre for Maritime Policy, University of Wollongong, Australia. He specializes in research on the delimitation of international maritime boundaries and related oceans policy.

Dr Ian Storey is an Assistant Professor at the Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS), Honolulu, Hawaii. He specializes in Southeast Asian security issues. The views expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of the APCSS, U.S. Pacific Command, the U.S. Department of Defense, or the U.S. Government.

Introduction

Over the past several years, rising global oil prices have focused attention on the issue of energy security – the need for countries to ensure continued access to energy resources, especially oil and gas, both at home and abroad. Nowhere is this concern more acute than in the Asia-Pacific region, home to some of the fastest growing but energy-resource poor countries in the world. Indeed, this is part of the reason why oil prices have risen so quickly: demand for crude oil from China, and increasingly India, has helped push oil prices to record highs. China’s oil consumption rose by 15.8 percent in 2004 alone and shows no sign of slackening.1 For example, Chinese demand for motor vehicles rose by 56 percent in 2002 and a staggering 75 percent in 2003, yet ownership levels stand at only around eight cars per 1,000 people as compared with the global average of 120.2 China, a net oil importer since 1993, is now the second largest consumer of oil after the United States. China’s imports of crude oil have risen from 20 million tons in 1996 to 122 million tons in 2004. Future growth predictions vary, but all show spiraling demand: conservative estimates put the PRC’s crude oil imports at 150 million tons by 2010 and 250-300 million tons by 2020.

In this context, exploration for seabed hydrocarbon resources is often seen as a key way to reduce supply uncertainty, a fact which gives maritime jurisdictional disputes an energy security dimension. Energy security concerns have also translated into increased concern over access to and control over key sea lanes of communication (SLOCs). Additionally, concerned states are reacting to the energy security challenge by taking measures to reduce their dependence through conservation measures and diversification to alternative energy sources. There have also been moves to establish energy stockpiles as a means to limit the impact of possible interruptions to supply.

Gaining access to energy resources can engender both competition and cooperation among states. Many security analysts believe that competition is the norm, and that enhancing energy security is a zero sum game – every barrel of oil that one country acquires is one less for another. There have been several prominent examples of this phenomenon in the Asia-Pacific of late. China and Japan have been actively courting Russia in an effort to tap into its vast oil reserves located in eastern Siberia, a competition Beijing seems to have won. More serious tensions between China and Japan are brewing in the East China Sea, over access to natural gas. Nevertheless, the exploitation of energy resources can also foster cooperation among states.3

This article examines how energy security concerns have impacted maritime boundary and territorial disputes in Southeast Asia. Two case studies are examined. The first involves overlapping maritime boundary claims between Indonesia and Malaysia over Ambalat off the east coast of Borneo. The second examines recent developments in the long-running South China Sea dispute and, in particular, a recent agreement among China, the Philippines, and Vietnam to conduct joint scientific studies as a first step toward ascertaining hydrocarbon deposits in the disputed waters of the Spratly Islands. The first case study highlights competition between states, the second cooperation. However, as each study demonstrates, energy security is but one driver of the region’s complex territorial disputes.

April 11, 2007

TERORISME DAN PIPA MIGAS

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0303/15/utama/183657.htm

KOMPAS, Sabtu, 15 Maret 2003

Antara Afganistan dan Pakistan

Maruli Tobing

SALAH satu kekeliruan utama kita memahami masalah terorisme internasional adalah mengidentikkannya dengan Afganistan. Sedangkan Afganistan sebelum serangan Amerika Serikat (AS) identik dengan sosok Osama bin Laden dan Mullah Omar berikut organisasinya, Al Qaeda dan Taliban. Lantas dalam persepsi kita muncul panorama mileniarisme dengan penekanan yang berlebihan pada penggunaan kekerasan absolut. Teknologi informasi kemudian mentransformasikannya hingga mirip perang peradaban.

Masyarakat internasional yang terjangkit paranoia menjawabnya dengan menabuh genderang perang.
Sementara AS dan sekutunya melakukan perburuan internasional.
Setelah peristiwa 11 September 2001, perburuan ini tidak lagi mengenal batas-batas kedaulatan negara. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyebutnya sebagai bagian dari perang melawan terorisme internasional. Proses perubahan begitu cepat dan mendadak sebelum sempat kita memahaminya. Rakyat di negara-negara miskin yang tadinya bergelut melawan ketidakadilan yang ditimbulkan sistem perdagangan Barat tiba-tiba melihat dirinya berada di bibir jurang, yang disebut terorisme.

Berbarengan dengan itu, demokrasi dan keterbukaan yang selama ini dikumandangkan sebagai landasan tata dunia baru tenggelam ke dasar lautan kecemasan. Dunia seakan berada di ujung kiamat oleh ancaman senjata nuklir dan biologi Al Qaeda yang tidak pernah ada itu. Bayang-bayang perang peradaban makin dekat di pelupuk mata. Namun, apakah mungkin Afganistan, yang mayoritas rakyatnya buta huruf dan usia harapan hidup rata-rata 48 tahun, begitu hebatnya hingga mampu mengobarkan perang peradaban? Lebih khusus lagi, apakah mungkin Osama bin Laden yang tinggal di goa-goa di daerah Pegunungan Kundush memicu perang peradaban melalui Al Qaeda dan jaringan sel-selnya?

SATU hal yang tidak banyak dibicarakan adalah posisi Afganistan dalam lingkup kepentingan geostrategi kawasan. Iran dan Pakistan sudah sejak lama mengincar negeri ini sebagai akses ke negara-negara Asia Tengah yang kaya minyak bumi. Iran tidak bisa berbuat banyak karena penganut Shiah hanya minoritas di Afganistan. Gerak Iran akan mengundang pembalasan kelompok Sunni. Taliban, misalnya, pernah membantai ribuan warga Shiah untuk menyenangkan Arab Saudi dan Pakistan. Bagi Pakistan, selain akses ekonomi, pembentukan pemerintahan boneka di Afganistan sangat penting untuk meredam kekecewaan suku Pashton, di provinsi barat laut, berbatasan dengan Afganistan. Sejak lama mereka ingin memisahkan diri dari Pakistan. Di Afganistan sendiri, masyarakat Pashton merupakan mayoritas. Jauh sebelum invasi Soviet, direktorat intelijen Pakistan, Inter-Services Inteligence (ISI), sudah melakukan aktivitas subversi di Afganistan. Dari perbatasan Pakistan, para pembangkang seperti Hekmatyar dan mantan Presiden Rabbani melancarkan perang gerilya. ISI menyiapkan instruktur militer, senjata, di samping sekaligus mengudarakan siaran radio Afganistan Bebas.

Hal yang sama dilakukan Pakistan terhadap tetangganya, India. Invasi Soviet akhir tahun 1970-an merupakan keberuntungan bagi Pakistan. Presiden Pakistan Jenderal Zia ul-Haq, yang tadinya dikecam Barat sebagai algojo haus darah, tiba-tiba mendapat sanjungan. AS menyebut pemerintahan Pakistan saat itu sebagai sahabat di garis depan. Sebutan baru itu membuat Pakistan bergelimang dollar AS dan rial. Untuk mempersenjatai mujahidin saja, misalnya, AS mengeluarkan sedikitnya 3,5 milyar dollar. Distribusi senjata dan pelatihan dikendalikan ISI. Awal tahun 1980 muncul gagasan Jenderal Zia untuk membentuk front Islam internasional. Dengan dalih melawan komunisme internasional, Washington menyetujui usulan tersebut. Melalui jaringan CIA, kekejaman Tentara Merah di Afganistan dipropagandakan ke seluruh dunia. Dalam sekejap solidaritas Islam internasional terbentuk. Ribuan sukarelawan mengalir dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Apalagi kemudian ditampilkan sosok Osama bin Laden, milyarder yang rela hidup di Pegunungan Kundush yang gersang untuk memenuhi panggilan jihad.

TIDAK lama setelah Soviet menarik pasukannya, rezim Babrak Karmal mengalami disintegrasi. Pasukan Jamiat-i-Islami yang dipimpin Akhmad Shah Massoud merebut Kabul tahun 1993. Pemerintah transisional dibentuk dengan menunjuk Rabbani sebagai presiden.Pakistan kecewa karena pemerintahan Presiden Rabbani didominasi suku Tajik yang anti-Pakistan. Tadinya Pakistan mengharapkan Hekmatyar sebagai presiden.Atas desakan Pakistan, milisi yang dipimpin Hekmatyar mengepung Kabul. Selama empat bulan kota ini dihujani roket. Kabul hancur total. Sedikitnya 20.000 penduduk tewas. Tidak berhasil dengan cara itu, tahun 1994 Perdana Menteri (PM) Benazir Bhutto menyetujui pembentukan Taliban. Lebih separuh anggotanya direkrut dari berbagai pesantren di Pakistan. Arab Saudi yang khawatir atas ekspansi Shiah Iran mengalirkan dana bagi Taliban. Sementara AS yang kecewa terhadap pemerintahan Rabbani secara diam-diam mendukung gerakan Taliban melalui Pakistan.

Kekecewaan AS memuncak setelah perusahaan minyak AS, Unicol, tidak dimenangkan dalam tender pembangunan jaringan pipa minyak trans Asia Tengah-Pakistan.Taliban berhasil merebut Kabul tahun 1996. Pada waktu itu pula, sesuai dengan instruksi ISI, Mullah Omar mengundang Osama bin Laden memindahkan markasnya di Sudan ke Afganistan. Kemenangan Taliban membuka jalan bagi ISI untuk melanjutkan kegiatan penyelundupan barang-barang mewah dari Dubai dan Iran ke Pakistan. Selain itu, jaringan ISI kembali mengusai produksi heroin di Afganistan. Sebaliknya, seperti diungkapkan Ahmed Rashid dalam bukunya, Taliban, Washington lagi-lagi kecewa. Setelah lebih dari tiga tahun menunggu, rezim Taliban belum juga memberi lampu hijau bagi perusahaan minyak Unicol. AS mulai hilang kesabarannya. Awal tahun 2000, AS memasukkan Taliban dalam daftar pemerintah sponsor teroris internasional.

SETELAH runtuhnya pemerintahan dukungan komunis di Kabul, otomatis sukarelawan asing meninggalkan Afganistan. Namun, ISI berusaha memanfaatkan mereka dalam sengketanya dengan India, berkaitan dengan status Jammu dan Kashmir. Dalam hal ini, ISI gagal menginternasionalisasikan konflik wilayah perbatasan itu. Tidak banyak yang tertarik berjihad di sana. Padahal, ISI memberi imbalan dalam bentuk uang kepada warga Muslim dari negara lain yang berjuang di Jammu dan Kashmir wilayah
India.
Laporan majalah Jane’s Intelligence (5 Oktober 2001) menyebut, ISI membayar 400.000 – 500.000 rupee (atau sekitar Rp 36 juta-Rp 45 juta) untuk kontrak dua tahun bagi orang asing yang berjihad di Jammu dan Kashmir. Mereka juga diasuransikan 200.000 – 300.000 rupe. Bagi yang berhasil membunuh pasukan India, diberi bonus khusus. Kelompok-kelompok milisi fundamentalis Pakistan yang tadinya berperang melawan Soviet ikut dialihkan ke Jammu-Kashmir. Termasuk di antaranya Jaish-e-Muhammad (JEM), Lashkar-e-Toiba (LET), Lashkar-e-Jhangvi (LEJ), dan Harkat-ul-Jihad-al-Islami (HUJI).

Kelompok milisi ini masing-masing mempunyai kamp latihan militer di Pakistan maupun Afganistan. ISI menyediakan pelatih dan senjata. Seusai latihan, mereka diterjunkan ke India untuk melakukan aksi terorisme. Desember 1999, Pemerintah India terpaksa membebaskan Maulana Masood Azhar bersama tiga rekannya setelah kader JEM membajak Air India yang mengangkut 155 penumpang. Pesawat itu dipaksa mendarat di Kandahar. Pembajak menuntut pembebasan keempat orang tersebut dari penjara
India.
Maulana Azhar, pemimpin JEM, disebut-sebut mempunyai hubungan langsung dengan ISI. Ia juga dekat dengan Osama bin Laden. Bersama rombongan Al Qaeda, Maulana Azhar ikut memerangi tentara AS di Somalia. Selain itu, ia juga melatih sel-sel pendukung Al Qaeda di Sudan.Sementara itu, Omar Sheikh, juga aktivis JEM yang ditangkap Februari 2002 dalam kasus penculikan dan pembunuhan Daniel Pearl (wartawan Wall Street Journal), pernah mentransfer 100.000 dollar AS kepada Muhamad Atta, pembajak dalam serangan 11 September 2001. Perintah transfer uang datang dari Letjen Muhamad Ahmed, Kepala ISI. Jadi, tidak mengherankan jika Ramzi Yousef, otak peledakan bom Gedung World Trade Center (WTC) New York tahun 1993 ditangkap di Peshawar (1995), kota yang berbatasan dengan Afganistan. Peristiwa itu jauh sebelum Bin Laden mengeluarkan fatwa perang melawan AS dan Israel (1998). Sejumlah figur penting Al Qaeda juga ditangkap di Pakistan, termasuk Abu Zubayda dan Muhamed Abdullah Binalshibh. Baru-baru ini giliran Khalid Sheikh Mohamed, paman Ramzi Yousef, asal Provinsi Baluchistan (Pakistan), dibekuk di Pakistan. Ia disebut-sebut perencana utama serangan 11 September. Namun, mengapa Pakistan tidak dimasukkan dalam daftar sponsor teroris internasional? Inilah misteri “perang melawan terorisme”. (Maruli Tobing)

Artikel lain yang terkait (klik aja):

OIL, THE ONLY US INTEREST IN AFRICA

http://www.granma.cu/INGLES/2005/julio/juev7/28petro.html

Havana. July 7, 2005

Oil, the only US interest in Africa

BY JOAQUIN ORAMAS

THE discovery of oil in Africa would seem to have begun to reinsert the continent into the dynamics of world trade and has resuscitated considerable interest on the part of the US government. In the autumn of 2002, the British magazine The Economist made an accusation to that effect that was echoed by officials and researchers.

In an interview for Asia Times Online published in the fall of 2003, US security analyst Michael Klare, the author of Resource Wars, warned of Washington’s potential implication on the African continent. When asked where the next oil conflict after Iraq could emerge, Klare responded, “I think inAfrica, the situation there is heating up.”

KENAPA AS INCAR IRAN?

Selepas invansi Amerika Serikat (AS) ke Irak pada Maret 2003, nafsu AS ternyata masih tak bisa dibendung untuk mencoba “invansi” Iran lewat isu yang sama: nuklir. Iran dikhawatirkan akan memproduksi senjata pemusnah massal (Weapon Mass Destruction / WMD) melalui senjata nuklir. Padahal Iran telah mengklaim tenaga nuklir hanya digunakan sebagai bahan pembangkit listrik; demi perdamaian. Padahal, pada tahun 1974, Iran di bawah Shah Reza Pahlevi, AS men-support pembangunan reaktor nuklir Bushehr. Kali ini, isu ancaman senjata nuklir Iran kembali digunakan AS. Sungguh kampungan!

carnegiegraph2.gif

(Klik untuk mempebesar/download)

Sumber: The Washington Post

Dulu, isu senjata nuklir pernah berhasil digunakan oleh AS ke Irak. AS menginvansi Irak, dunia pun seakan tak bisa berbuat banyak; termasuk Indonesia. Di AS sendiri, isu senjata nuklir dianggap sebagai “kebohongan” terhadap publik AS. Sebuah media massa AS, The Washington Post sempat mempertanyakan alasan serangan AS ke Irak. Sandi Invasi AS ke Irak bernama Operation Iraqi Freedom (OIF) malah diplesetkan publik AS menjadi Operation Iraqi Liberation (OIL !).

Kali ini, Resolusi DK PBB diputuskan. Aneh tapi nyata, Indonesia mendukung resolusi dengan alasan mendukung penciptaan kawasan bebas senjata nuklir di Timur Tengah. Secara tak sadar, itu sebuah resolusi yang secara tidak langsung mendukung AS. AS dan sekutunya sangat berkepentingan atas wilayah Timur Tengah, demi kepentingan energy security-nya. Kepentingan energy security tersebut demi terjaganya dominasi AS di dunia. Jika begitu, apa yang diperoleh Indonesia atas keluarnya Resolusi tersebut? Tidak ada? Bisa jadi, Indonesia ditekan AS dikarenakan lemahnya kepemimpinan nasional. Sungguh memalukan.

klik di angka bawah, untuk ke halaman selanjutnya:

Next Page »

Blog at WordPress.com.