Geopolitik Energi

December 29, 2008

TEWASNYA BHUTTO: DEMI KEPENTINGAN GEOPOLITIK ENERGI?

Sekitar satu tahun lalu di Pakistan, 27 Desember 2007, hempasan peluru menembus leher Benazir Bhutto, dan kemudian disusul dengan serangan bom bunuh diri dari seorang yang tak dikenal (BBC). Dunia terhentak dengan tewasnya Bhutto, terutama Amerika Serikat (CNN). Pihak Gedung Putih menekankan walau Bhutto tewas, reformasi demokrasi di Pakistan harus tetap dijalankan, yakni pemilu Pakistan yang sebentar lagi tiba. Sepertinya menarik apa yang ditekankan oleh Amerika Serikat (AS) kepada Pakistan.

Bhutto, sebelum peristiwa serangan

Bhutto, sebelum peristiwa serangan

Sekedar untuk diketahui bersama, kembalinya Bhutto dari pengasingan ke Pakistan berkat sponsor AS. Bhutto kembali ke Pakistan pada 18 Oktober 2007, setelah bersepakat dengan Musharraf dimana semua tuduhan dan tuntutan atas korupsi terhadap dirinya dibatalkan. Sebelumnya, pada 27 Januari 2007, Bhutto sempat diundang datang ke Gedung Putih. Ini menandakan bahwa AS menekan Musharraf agar Pakistan terbuka lebar untuk Bhutto. Media AS ternama, Washington Post malah terang-terangan menyebutkan bahwa AS adalah broker (baca: makelar) kembalinya Bhutto ke Pakistan. “The U.S. came to understand that Bhutto was not a threat to stability but was instead the only possible way that we could guarantee stability and keep the presidency of Musharraf intact,” kata Mark Siegel. Siegel adalah pelobi untuk Bhutto di Washington dan banyak menyaksikan kesepakatan di balik diplomasi soal Bhutto. Jika pihak Washington menganggap bahwa Bhutto adalah bukan sebagai ancaman untuk stabilitas kawasan (baca: stabilitas kepentingan AS), lalu Musharraf dianggap apa dong?

Musharraf sejak tahun 2001 (peristiwa 9/11) dikenal yang melibatkan Pakistan sebagai sekutu dekat AS dalam perang melawan terorisme.  Musharraf pun dicaci maki di dalam negerinya sendiri; dituding sebagai boneka AS. Keikutsertaan Pakistan dalam memerangi terorisme sebenarnya adalah hal yang lucu.   Jauh hari sebelum peristiwa 9/11, Pakistan sebenarnya diduga terlibat dalam mensupport logistik hingga pelatihan anggota Taliban di masa Uni Sovyet menduduki Afghanistan. Tak heran, para pelaku peristiwa 9/11 pun banyak yang berasal dari Pakistan.Pelakunya adalah ISI (intelijen Pakistan) dan CIA. (Saya pikir BAKIN juga terlibat mendukung pada masa-masa itu; mengirim orang-orang Indonesia untuk dilatih di Pakistan). Targetnya sama: mengincar Afghanistan demi kepentingan energi  (penting klik KOMPAS). Inilah yang diketahui oleh Bhutto dan suaminya. Bhutto bahkan menuding Musharraf terlibat dalam rangkaian setting intelijen tersebut. Memang agak aneh, padahal Bhutto sendiri dapat kembali ke Pakistan dengan support AS pula. Tapi, itulah politik.

Tidak Ada Teman Abadi, Kecuali Demi Kepentingan Energi

Kedekatan Pakistan pasca 9/11 2001, membuat Pakistan mendapat kucuran dana luar biasa dari AS (whitehouse), diantaranya kucuran dana sebesar 1,5 Miliar USD untuk bidang militer tahun 2005-2009. Belum pula pada tahun 2004, Pakistan dianggap sebagai Major Non-NATO Ally oleh George W. Bush. Itu masih belum seberapa, karena masih banyak kucuran dana yang diterima oleh Pakistan.

Tapi, sesuai sifat alam, angin bisa berubah haluan. Begitu juga sikap politik Pakistan.  Musharraf yang melakukan kudeta militer tahun 1999, mulai dekat dekat dengan Iran dan China. Pakistan ternyata mulai membuka diri untuk proyek bersama pipa gas dari Iran.

rencana jalur pipa Iran-Pakistan-India

Pakistan membuka diri atas rencana  pembangunan pipa gas dari Iran. Pipa itu akan melewati Iran sepanjang  1100 Kilometer, 1000 Kilometer di wilayah Pakistan, dan 600 Kilometer di wilayah India.  Rencana pembangunan jalur pipa ini telah berjalan melalui rangkaian panjang perjanjian antara Iran, Pakistan, dan India sejak tahun 1993.  Pembangunan ini diprediksi memakan biaya sekita 7 Triliun Dollar AS.

Iran sebagai negara produsen gas terbesar di dunia mempunyai kepentingan murni bisnis dan geopolitik untuk pipa ini.  Sementara itu,  Pakistan dan India membutuhkan pasokan energi. Saat ini India mengalami kebangkitan ekonomi, dan tentunya membutuhkan pasokan energi yang tak sedikit.

Musharraf and Rice

Rencana besar ini ternyata membuat Gedung Putih tak suka. Pada tahun 2005-2006, Condolezza Rice sempat melakukan negoisasi dengan sekutu dekatnya (Pakistan dan India) dan menawarkan alternatif saat kunjungannya ke Asia, agar rencana pembangunan pipa gas tak berjalan.

Pembangunan pipa gas tersebut tentu membuat Washington khawatir.  Washington khawatir atas manfaat geopolitik ekonomi yang dipetik oleh Iran, dan khawatir pembangunan pipa tersebut akan berlanjut ke wilayah China. Seperti diketahui, China sebagai naga Asia sedang bangkit; pertumbuhan ekonomi yang melonjak tentu membutuhkan pasokan energi. Washington melihat jelas bahwa China juga berkepentingan dengan pembangunan pipa tersebut.

Yang jelas, tahun ini (2008) Washington sempat merasa berang dan kecolongan dengan lobby Musharraf dengan China. Apalagi jika lobby mengenai pembangunan pipa tersebut. Di dalam pengembangan proyek besar tersebut tentu sangat membutuhkan dana/invetasi besar; China tentu sangat berminat.

Walaupun Washington berang, rencana tetap berjalan. Tapi, kali ini dengan India menunda keinginannya; karena desakan Washington. Rencananya, pembangunan ini akan tetap dilanjutkan dan selesai pada tahun 2011-an.

Bhutto, Pakistan, AS, dan China

Melihat uraian di atas, Benazir Bhutto sepertinya tidak memperhitungkan kondisi “permainan” geopolitik kawasan yang sedang berkembang.  Kepentingan nasional Pakistan (jelas ada), Iran, dan China telah jelas masuk di Pakistan. Bhutto sepertinya menjebloskan dirinya sendiri dan didorong AS untuk masuk jurang kematian.

Apalagi kedatangan Bhutto dengan jelas disponsori oleh AS mengatasnamakan “demi demokrasi.” AS seperti terlihat dengan jelas memanfaatkan Bhutto untuk pengamanan kepentingan geopolitiknya. Banyak pihak pun tidak nyaman melihat kedatangan Bhutto di Pakistan. Sebut saja: di internal Pakistan sendiri, Iran, dan China. Akhirnya, permainan pun dimulai, dengan nyawa manusia menjadi tumbalnya. AS juga terlibat.

Kematian Bhutto memang menyedihkan. Tapi, lebih menyedihkan jika terdapat banyak kepentingan yang menyebabkan Bhutto tewas.*****

Tulisan lain terkait:

Beberapa Referensi:

Advertisements

September 10, 2007

Factbox: National oil companies work together

FACTBOX-National oil companies work together

Wed Jul 4, 2007 7:49AM EDT

 

July 4 (Reuters) – Through a series of multi-million dollar deals, national oil companies have gained greater global status by working together, rather than turning to international oil majors.

In some cases the cooperation has been primarily political and is linked to the trend of resource nationalism, whereby resource-holders seek to retain the greatest share of their natural resources wealth.

Other cases are pragmatic, as national oil companies discover they can serve each other’s interests without relying on the commercial firms that have traditionally been regarded as essential sources of technical expertise.

China’s national oil companies have been particularly aggressive in pursuing opportunities to work with peers across the world as the nation seeks to cater for its huge energy needs.

For related story on the rise of national oil companies, please click on [ID:nL12694897]

Below is a reverse chronological list of some of the deals and potential partnerships between national oil companies.

(more…)

September 9, 2007

APEC : PELUANG ATAU ANCAMAN

Filed under: Uncategorized — merdeka1978 @ 8:47 pm
Tags: , , , , , , , ,

APEC : PELUANG ATAU ANCAMAN

Oleh Ichsanuddin Noorsy

Usai sudah pertemuan 21 pemimpin negara Asia Pasifik yang digelar di Sidney 7-9 September. Sejak awal subyektivitas Perdana Menteri Australia John Howard yang “bersaudara secara ideologis” dengan sikap pandang pemimpin negeri Paman Sam sangat nampak dalam soal pengurangan efek gas rumah kaca sebagai wujud persoalan pemanasan global. Bahkan subyektivitas itu diikuti dengan gagas penggunaan teknologi ramah lingkungan. Untuk mengemas dengan baik dua masalah ini, Perdana Menteri John Howard menganjurkan agar dunia internasional dan anggota APEC mendukung pengaturan kebutuhan enerji. Dengan meyakinkan dia juga merekomendasikan agar para anggota APEC berkomitmen untuk melakukan menghemat enerji hingga 25% pada tahun 2030 beriring dengan upaya menurunkan efek gas rumah kaca. Namun efek rumah kaca sebagai perubahan iklim ini merupakan kewenangan Konvensi Rangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC). Untuk kepentingan itulah AS dan RI menandatangani kerjasama penghutanan kembali (reforestry). Dalam kerjasama itu Pemerintah AS menggunakan uang pajak warga AS sebesar USD 20 juta yang “katanya” untuk mencegah kerusakan hutan Indonesia. Dan sudah diduga sebelumnya, kesepakatan AS dan Indonesia itu “dikuntit” Australia sehingga RI pun menandatangani kerjasama RI-Australia di bidang kehutanan. Kerjasama kehutanan ini termasuk upaya meningkatkan luas hutan di negara-negara APEC, sedikitnya 20 juta hektar dalam 13 tahun ke depan. Indonesia menyepakati isu lingkungan ini dengan alasan penyelamatan hutan dan terumbu karang.

(more…)

June 6, 2007

ENERGY SECURITY DAN DCA SINGAPURA-INDONESIA (new!!)

Sejak 27 April 2007, publik Indonesia meributkan isi (ataupun perihal) perjanjian pertahanan antara Singapura dan Indonesia. Perjanjian tersebut adalah DCA (Defence Cooperation Agreement). Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono dan Menteri Pertahanan Singapura Teo Chee Hean di Tampak Siring, Bali. DCA ini merupakan hasil negoisasi panjang antara Indonesia-Singapura. Awalnya Indonesia mikir-mikir, gak tahunya cing cay juga tuh ama Singapura (link: detikcom).

Walaupun latihan bersama antara Indonesia dan Singapura bukanlah hal baru di antara kedua negara, tapi kali ini perdebatan di elit politik sempat panas. Benarkah perjanjian tersebut (DCA) merugikan Indonesia dan HANYA menguntungkan Singapura? Pihak Indonesia yang benar-benar mblegedes?

 

May 1, 2007

FACTBOX-Disputed maritime oil and gas areas in Asia

FACTBOX-Disputed maritime oil and gas areas in Asia

Mon Apr 30, 2007 6:17AM EDT

April 30 (Reuters) – Maritime disputes may hold up prospective energy developments in Asia for years or decadesdespite high oil and gas prices, but analysts say joint development is still on the cards.

Here is a factbox on some of the disputed areas. For a related analysis click [ID:nSP201637].

April 12, 2007

MINYAK DAN UMAT ISLAM

Bayangkan, bagaimana rasanya jika kita hidup tanpa energi? Anda membaca sebuah artikel telah tertata rapi dalam sebuah surat kabar. Tapi, tahukah Anda bagaimana surat kabar bisa tercetak? Proses cetak surat kabar membutuhkan daya listrik untuk menggerakkan mesin-mesin pencetak. Daya listrik itu sendiri dihasilkan dari sebuah proses energi dari pembangkit listrik. Sedangkan pembangkit listrik itu sendiri membutuhkan energy resources. Tercatat di tahun 2004, 45,5 persen kapasitas pembangkit listrik di Indonesia membutuhkan bahan bakar minyak sebagai energy resource untuk menghasilkan daya listrik.

 

Itu masih cerita bagaimana daya listrik dibutuhkan untuk sebuah industri. Bagaimana dengan rumah Anda? Itu sebagian cerita soal listrik.

 

Lalu, bagaimana juga dengan alat transportasi? Alat transportasi, baik milik sipil dan militer, membutuhkan sumber energi juga untuk bergerak. Di dunia, sumber energi yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan alat transportasi adalah minyak bumi. Tak terbayang, bagaimana jika terdapat sebuah negara memiliki pesawat tempur dan kapal perang canggih tapi hanya menjadi sebuah hiasan, dikarenakan pasokan BBM-nya tidak tersedia aman? Tak terbayang pula, jika saat ini, alat transportasi di semua penjuru dunia benar-benar lepas dari minyak bumi. Bisa jadi, kita kembali lagi menunggang kuda dan keledai. Maukah kita?

AMBALAT DAN KONFLIK ENERGY SECURITY

Energy Security and Southeast Asia: The Impact on Maritime Boundary and Territorial Disputes

(KLIK LINK DI JUDUL)

Volume IX, No. 4. Fall 2005

Written by Dr Clive Schofield and Dr Ian Storey

Malaysia and Indonesia became embroiled in a war of words over a potentially oil-rich maritime zone off Borneo in March 2005: the Ambalat offshore area. Both sides rushed forces to the disputed area, leading to fears over a potential conflict. Meanwhile, rising oil prices have pushed three disputants in the South China Sea – namely China, the Philippines, and Vietnam – to agree to joint seismic studies in the area, indicating a potential breakthrough in the dispute. The objective of this article is to examine the genesis of the dispute over Ambalat, assess its underlying causes, explore the parties’ competing national maritime jurisdictional claims and address prospects for its resolution. In this context, a brief analysis of the International Court of Justice’s 2002 award of the Sipadan and Ligitan Islands to Malaysia is included. These developments will then be compared and contrasted with recent events in the South China Sea. In particular, the energy security concerns that underpin renewed interest in maritime Southeast Asia will be assessed.

Dr Clive Schofield is a Senior Lecturer at the Centre for Maritime Policy, University of Wollongong, Australia. He specializes in research on the delimitation of international maritime boundaries and related oceans policy.

Dr Ian Storey is an Assistant Professor at the Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS), Honolulu, Hawaii. He specializes in Southeast Asian security issues. The views expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of the APCSS, U.S. Pacific Command, the U.S. Department of Defense, or the U.S. Government.

Introduction

Over the past several years, rising global oil prices have focused attention on the issue of energy security – the need for countries to ensure continued access to energy resources, especially oil and gas, both at home and abroad. Nowhere is this concern more acute than in the Asia-Pacific region, home to some of the fastest growing but energy-resource poor countries in the world. Indeed, this is part of the reason why oil prices have risen so quickly: demand for crude oil from China, and increasingly India, has helped push oil prices to record highs. China’s oil consumption rose by 15.8 percent in 2004 alone and shows no sign of slackening.1 For example, Chinese demand for motor vehicles rose by 56 percent in 2002 and a staggering 75 percent in 2003, yet ownership levels stand at only around eight cars per 1,000 people as compared with the global average of 120.2 China, a net oil importer since 1993, is now the second largest consumer of oil after the United States. China’s imports of crude oil have risen from 20 million tons in 1996 to 122 million tons in 2004. Future growth predictions vary, but all show spiraling demand: conservative estimates put the PRC’s crude oil imports at 150 million tons by 2010 and 250-300 million tons by 2020.

In this context, exploration for seabed hydrocarbon resources is often seen as a key way to reduce supply uncertainty, a fact which gives maritime jurisdictional disputes an energy security dimension. Energy security concerns have also translated into increased concern over access to and control over key sea lanes of communication (SLOCs). Additionally, concerned states are reacting to the energy security challenge by taking measures to reduce their dependence through conservation measures and diversification to alternative energy sources. There have also been moves to establish energy stockpiles as a means to limit the impact of possible interruptions to supply.

Gaining access to energy resources can engender both competition and cooperation among states. Many security analysts believe that competition is the norm, and that enhancing energy security is a zero sum game – every barrel of oil that one country acquires is one less for another. There have been several prominent examples of this phenomenon in the Asia-Pacific of late. China and Japan have been actively courting Russia in an effort to tap into its vast oil reserves located in eastern Siberia, a competition Beijing seems to have won. More serious tensions between China and Japan are brewing in the East China Sea, over access to natural gas. Nevertheless, the exploitation of energy resources can also foster cooperation among states.3

This article examines how energy security concerns have impacted maritime boundary and territorial disputes in Southeast Asia. Two case studies are examined. The first involves overlapping maritime boundary claims between Indonesia and Malaysia over Ambalat off the east coast of Borneo. The second examines recent developments in the long-running South China Sea dispute and, in particular, a recent agreement among China, the Philippines, and Vietnam to conduct joint scientific studies as a first step toward ascertaining hydrocarbon deposits in the disputed waters of the Spratly Islands. The first case study highlights competition between states, the second cooperation. However, as each study demonstrates, energy security is but one driver of the region’s complex territorial disputes.

Blog at WordPress.com.