Geopolitik Energi

September 9, 2007

APEC : PELUANG ATAU ANCAMAN

Filed under: Uncategorized — merdeka1978 @ 8:47 pm
Tags: , , , , , , , ,

APEC : PELUANG ATAU ANCAMAN

Oleh Ichsanuddin Noorsy

Usai sudah pertemuan 21 pemimpin negara Asia Pasifik yang digelar di Sidney 7-9 September. Sejak awal subyektivitas Perdana Menteri Australia John Howard yang “bersaudara secara ideologis” dengan sikap pandang pemimpin negeri Paman Sam sangat nampak dalam soal pengurangan efek gas rumah kaca sebagai wujud persoalan pemanasan global. Bahkan subyektivitas itu diikuti dengan gagas penggunaan teknologi ramah lingkungan. Untuk mengemas dengan baik dua masalah ini, Perdana Menteri John Howard menganjurkan agar dunia internasional dan anggota APEC mendukung pengaturan kebutuhan enerji. Dengan meyakinkan dia juga merekomendasikan agar para anggota APEC berkomitmen untuk melakukan menghemat enerji hingga 25% pada tahun 2030 beriring dengan upaya menurunkan efek gas rumah kaca. Namun efek rumah kaca sebagai perubahan iklim ini merupakan kewenangan Konvensi Rangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC). Untuk kepentingan itulah AS dan RI menandatangani kerjasama penghutanan kembali (reforestry). Dalam kerjasama itu Pemerintah AS menggunakan uang pajak warga AS sebesar USD 20 juta yang “katanya” untuk mencegah kerusakan hutan Indonesia. Dan sudah diduga sebelumnya, kesepakatan AS dan Indonesia itu “dikuntit” Australia sehingga RI pun menandatangani kerjasama RI-Australia di bidang kehutanan. Kerjasama kehutanan ini termasuk upaya meningkatkan luas hutan di negara-negara APEC, sedikitnya 20 juta hektar dalam 13 tahun ke depan. Indonesia menyepakati isu lingkungan ini dengan alasan penyelamatan hutan dan terumbu karang.

Presiden RRChina Hu Jintao setuju soal pembahasan perubahan iklim namun tidak memberi respon mendalam tentang penghematan enerji dan peningkatan luas hutan. Sebaliknya Malaysia menyentil isu pemanasan global itu sebagai tidak relevan. Sikap Malaysia bisa jadi karena di balik gagas menurunkan efek gas rumah kaca, sebenarnya Howard sedang membantu saudara ideologinya Presiden AS George W Bush yang terkena aturan Protokol Kyoto. Yakni setiap negara yang memproduksi gas buang karena kegiatan industri dan otomotif melampui ambang batas yang ditentukan, akan dikenai sanksi. AS menolak aturan ini. Dan Bush meminta agar hal ini tidak diatur secara internasional tetapi cukup bilateral. Jika pertolongan Howard berhasil melalui forum KTT ini, maka 21 negara akan mengusung itu ke UNFCCC. Dan kalau UNFCCC menerima, aturan Protokol Kyoto menjadi mandul. Untuk hal ini AS terbebas dari vonis sebagai negara penghasil pemanasan global paling dominan.

Dengan teras berpikir ini, Peru dan Malaysia berpendapat sepatutnya APEC tetap berkonsentrasi pada masalah perdagangan dan perekonomian kawasan.

Selain itu dilangsungkan pula pertemuan APEC Business Advisory Council. Indonesia termasuk kelompok 5 bersama Hongkong, Republik Korea dan Filipina. Para Menteri perdagangan juga menyepakati etika bisnis yang memerangi praktik suap dan umumnya memberantas korupsi. Hasil lainnya adalah dekrit para Menteri Perdagangan melarang setiap perusahaan menyuap dan melarang pula pejabat pemerintah menerima hadiah serta menetapkan agar pejabat tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Menteri Perdagangan Malaysia menyahuti isu ini dengan mengatakan, “pengusaha harus juga disiplin. Jangan hanya pejabat yang diminta disiplin.”

Soal praktik suap ini sebenarnya menjadi bukti adagium hukum investasi. Yakni ke mana investasi pergi, ke sana korupsi terjadi karena korupsi merupakan grease (gemuk) bagi bekerjanya mesin perekonomian. Pekan lalu Bank Dunia menerbitkan hasil penelitian tentang hambatan perdagangan dalam perekonomian negara-negara APEC. Menurut Bank Dunia, setiap tahun terdapat lebih dari USD 1 Triliun transaksi perdagangan dalam bentuk suap di seluruh dunia. Untuk kawasan Asia Pasifik, jika biaya pelicin dan hambatan dagang dinihilkan, sumbangan perekonomian dalam perdagangan akan mencapai USD 148 miliar.

Sementara itu Vladimir Putin sebelum melawat ke Asia dan menghadiri pertemuan APEC sudah menegaskan bahwa negaranya tidak akan berkompromi dengan siapapun tentang Kosovo serta pembangunan sistem pertahanan rudal AS di Kosovo.

Rusia keberatan atas niat AS memasang sistem pertahanan rudal di Polandia dan Republik Ceko. Kebijakan ini dinilai sebagai mengintimidasi Rusia.

Sikap Putin tentu sangat disadari Howard. Dan menjadi menarik saat Putin menandatangani kesepakatan dengan John Howard yang mengizinkan Australia mengekspor uranium ke Rusia. Howard pun sepakat memasok bahan bakar atom ke Rusia. Transaksi menarik ini sekadar menggambarkan standar gandanya Howard. Yakni di satu sisi menjaga investasi Rusia di Australia untuk tambang dan logam sekitar USD 5 – 6 mil, di sisi lain Australia bisa memperkirakan kekuatan nuklir Rusia.

Mengiringi ketatnya pengawasan aparat kepolisian dan tentara guna menjamin kelancaran KTT APEC, ribuan massa justru unjuk rasa dalam Koalisi Anti Bush, Aliansi Sosialis, Amerika Latin melawan Perang. Unjuk rasa di Hype Park pada Sabtu kemarin itu merupakan unjuk rasa terbesar pada KTT APEC di Sidney. Ini kebijakan Bush maupun Howard dalam soal perang Irak sebenarnya bertentangan dengan nurani dunia. Bukan hanya kalangan pelajar Australia, pelajar di Paman Sam pun setuju atas sikap Partai Demokrat. Karena itu dalam ajang APEC yang awalnya digagas Australia ini, Bush sama sekali tidak menyentuh masalah Perang Irak.

Sikap Bush dan Howard sebenarnya tetap konsisten dengan National Security Strategic of USA yang ditandatangani Presiden AS George W Bush pada 17 September 2002. Konsistensi itu juga pernah dipertontonkan Howard saat Timor-Timur dipaksa terpisah dari Indonesia. Dalam dokumen setebal 35 halaman itu, Bush menyatakan bahwa AS adalah kampiun aspirasi untuk demokrasi dan martabat manusia. Di bagian ke enam dokumen itu, AS dengan tegas bertekad memicu dan memacu ekonomi global melalui perdagangan bebas dan pasar bebas. Sikap seperti sebelumnya dinyatakan di Gedung Putih sebagai semangat menyebar luaskan dan menebarkan paham demokrasi, hak asasi manusia, pasar bebas dan perdagangan bebas. Sebelum itu dalam suatu kajian pertahanan ekonomi AS berjudul Rebuilding America’s Defense yang terbit pada September 2000, disebutkan bahwa fokus pertahanan militer dan karenanya pertahanan ekonomi AS terpusat di Asia Timur. Menlu Singapura Rajaratnam mengatakan hal itu dengan mengatakan bahwa Selat Malaka akan makin padat untuk transportasi minyak. Kini jumlah minyak yang didistribusikan melalui Selat Malaka mencapai 11 juta barel perhari. Jumlah itu akan meningkat 2 hingga 3 kali lipat dalam 15 tahun ke depan. Pertanyaan yang paling mendasar, siapa yang paling berkepentingan atas lalulintas minyak itu ? Dan berkaitan dengan kemunculan RRChina dan India sebagai raksasa ekonomi Asia, kenapa Singapura tergopoh-gopoh menyatakan bahwa pemimpin ekonomi Asia adalah negeri tirai bambu di tengah AS juga membangun ketahanan militer di Asia Tengah ?

Jawabnya bukan pada pertemuan APEC kemarin. Justru pada dokumen The National Defense Strategy of the USA yang terbit pada 01 Maret 2005 dan ditandatangani Menhan AS Donald H Rumsfeld. Dalam dokumen itu tegas-tegas dinyatakan bagaimana peranan AS di dunia melalui aliansi dan kemitraan strategis.

Atas dasar itu penjualan uranium Australian ke Rusia justru untuk menakar kekuatan nuklir Rusia. Sebaliknya bagi Rusia pembelian uranium dari negeri Kanguru malah dimaksudkan untuk menakar kekuatan ekonomi dan menilik strategisnya Australia. Maka RRChina tidak berkeberatan dengan isu lingkungan. Bagi negeri tirai bambu itu, sikap Putin yang menolak penerapan Konsensus Washington adalah bukti strategi ekonomi dan militer adalah bagian utuh dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas kepentingan nasional. Hu Jintao sadar, Rusia seperti ini sebenarnya berdampingan dengan musuh-musuh AS: Venezuela, Bolivia, Iran, dan Kuba. Dan terhadap negara-negara Amerika Latin ini, RRChina telah menjalin kerjasama ekonomi yang baik. RRChina bahkan dalam membantu negara-negara Afrika yang terpuruk mensyaratkan agar mereka melepaskan diri dari tekanan Konsensus Washington.

Uraian itu membuktikan tesis lama bahwa keunggulan komparatif suatu negara dalam prinsip perdagangan bebas tidak pernah memberi kesejahteraan, keadilan dan transfer teknologi. APEC yang mendasarkan diri pada pasar bebas dan perdagangan bebas jelas memberi peluang pasar. Tetapi pada saat yang sama juga merupakan ancaman bagi suatu negara berkembang seperti Indonesia. Pertanyaannya, apakah kedaulatan ekonomi kita akan menjadi kenyataan di tengah pertarungan seperti di atas? Jika pertanyaan menjadi pragmatis, apakah Indonesia akan menikmati surplus ekspor dan modal berhadapan dengan kerjasama APEC yang basa-basi itu? Yang jelas, Presiden Soeharto yang pernah menjadi tuan rumah KTT APEC pada 1994 di Bogor justru menerima kenyataan pahit. Mungkinkah kepahitan itu akan berubah menjadi sukses?##

Jakarta, 090907

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: