Geopolitik Energi

November 11, 2012

QUO VADIS KEMANDIRIAN BANGSA DALAM BIDANG ENERGI

QUO VADIS Kemandirian Bangsa Dalam Bidang Energi

Mumu Muhajir
(mumu.muhajir@yahoo.co.id)
Balikpapan, 5 Desember 2006

Apa arti kemandirian?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Balai Pustaka, mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. Sementara kemandirian berarti hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Jika dikaitkan dengan judul di atas berarti keadaan di mana suatu bangsa bisa berdiri sendiri dalam hal kebutuhan energinya tanpa bergantung pada bangsa lain.

Isu tentang kemandirian bangsa dalam bidang energi ini mencuat kembali akhir-akhir ini ketika muncul beberapa berita di media massa yang menunjukan bahwa dalam sektor energi, terutama sektor hulu migas [eksplorasi dan eksploitasi migas], hampir seluruhnya dikuasai oleh pihak asing.[1] Penguasaan itu tidak hanya terjadi pada lapangan migas yang sedang dikerjakan tetapi juga pada penguasaan cadangan energi yang ada di Indonesia. Beberapa pihak sangat mengkhawatirkan keadaan ini dan mengharapkan pemerintah melakukan tindakan cepat dan tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk dengan mengajukan pilihan nasionalisasi sektor energi.

Tetapi ada juga beberapa pihak yang merasa bahwa hal itu adalah hal yang wajar ditengah ketidakmampuan bangsa dalam mengusahakan sendiri kebutuhan energinya. Para pihak ini, termasuk di dalamnya adalah pernyataan dari beberapa pejabat Departemen ESDM, berpendapat bahwa janganlah dilihat siapa-nya tapi lihat apa yang diperbuatnya; bahwa tidak ada masalah pihak asing menjadi dominan dalam usaha pertambangan migas asalkan bisa tunduk dalam koridor hukum dan kebijakan Negara Indonesia; atau bahwa ada yang berpendapat lebih lugas : siapapun, baik nasional ataupun asing, akan diterima dengan tangan terbuka asalkan menguntungkan negara Indonesia.

Tanpa bermaksud untuk memihak, penulis akan mencoba memaparkan bagaimana sebenarnya bangsa Indonesia melihat kekayaan minyak dan gas buminya dan umumnya kekayaan sumber daya alam lainnya, pilihan apa yang tersedia dan dikerjakan oleh bangsa ini ? Penulis akan mencoba membongkarnya dari sisi peraturan-peraturan hukum yang pernah dan sedang berlaku yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan minyak dan gas bumi di Indonesia.


[1] Baca misalnya “85 Persen Tambang Migas di Kuasai Asing”, Tribun Kaltim, 24 September 2006.


Masalah Konstitusi?

Mau tidak mau kita akan memalingkan muka pada naskah UUD 1945, yang menjadi dasar dan pembeda Indonesia antara sebelum dan setelah kemerdekaan. Pasal 33 [3] menyatakan bahwa bangsa Indonesia menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Yang tetap menjadi masalah di sini adalah pengertian dikuasai negara yang dibenturkan dengan pengertian dimiliki negara.

Pengertian menguasai tidaklah sama dengan pengertian dimiliki. UU No 5 Tahun 1960 menegaskan perbedaan antara menguasai dan memiliki.[2] Dalam sistem hukum modern, yang notabene berasal dari cara pikir Barat, kepemilikan atas sesuatu merupakan konsep yang dianggap suci dan paling kuat. Dari konsep milik inilah muncul hak-hak derivatif lainnya seperti penggunaan objek hak milik dan pemberian ijin. Di sisi yang lain konsep penguasaan tidaklah mengindikasikan seseorang atau institusi mempunyai hubungan absolut dengan apa yang dikuasainya, seperti halnya konsep kepemilikan. Penguasa terhadap sesuatu belum tentu pemilik dari sesuatu itu. Sehingga ketika ada amandemen UUD 1945, ada banyak pihak yang lebih cenderung untuk memakai kata “dimiliki” daripada “dikuasai” yang lebih kabur.[3]

Dalam UU No 44 Prp Tahun 1960, pengertian menguasailah yang dipakai, sehingga semua minyak dan gas yang belum, sedang dan akan diproduksi dikuasai oleh negara. Para pelaku usaha hanya memiliki migas pada saat di ujung bor. Begitu juga dalam UU No 11 Tahun 1967, pengertian menguasai, dan bukan memiliki yang dipakai, walaupun ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa kata-kata…”Negara menguasai semua bahan galian dengan sepenuh-penuhnya…”, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pokok-pokok persoalan, dianggap sama dengan negara memiliki.

Bisa juga dipahami kenapa pilihan menguasai yang dipakai oleh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah jika kepemilikan yang dipakai, maka begitu ada ijin, kepemilikan atas kekayaan sumber daya alam itu berpindah, dan begitu juga apabila si penerima ijin itu mematuhi dan membayar semua kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh peraturan hukum. Sementara dengan pengertian menguasai, cadangan minyak dan gas bumi yang belum dieksploitasi tidak menjadi milik kontraktor.

Namun UU No 22 Tahun 2001, yang menggantikan, salah satunya, UU No 44 Prp tahun 1960, membuat terobosan atas kekaburan istilah itu, dengan menegaskan bahwa pemerintah adalah pemilik dari migas yang diambil sampai pada titik penyerahan. Dengan demikian, pemerintah mempunyai hak untuk mengatur, memelihara dan mempergunakan kekayaan alam itu. Dengan kata lain, pemerintah mempunyai hak yang kuat untuk memberikan ijin atau membuat perjanjian dengan pihak lain untuk mengelola kekayaan migasnya itu.

Apapun itu, UUD 1945 telah menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah penguasa dari kekayaan alam yang ada di bumi dan air di wilayah Indonesia [Negara Indonesia sebagai pemegang “Mineral Right”]. Kewenangan negara untuk menguasai itu meliputi penguasaan yang bisa berupa usaha-usaha untuk mengatur, memelihara dan menggunakan bahan galian minyak dan gas itu dengan sebaik-baiknya. Tapi walaupun demikian negara tidaklah menyalahi jika dalam pelaksanaan dari hak penguasaan itu menyerahkannya pada pihak lain. Permasalahannya kemudian adalah bagaimana penyerahan itu dilakukan?


[2] Lihat Pasal 2 [2] serta memori penjelasan II/2, yang menegaskan bahwa pengertian dikuasai dalam Pasal 2, tidaklah sama dengan memiliki. Pemakaian kata “menguasai” di atas ditujukan memberikan kewenangan kepada Negara sebagai organisasi kekuasaaan dari bangsa Indonesia.

[3] Lihat, misalnya, Ryad Chairil, “RUU Pertambangan: Ijin Usaha VS Kuasa Pertambangan,” diambil dari http://www.minergy.com


Penyerahan Pelaksanaan Hak Penguasaan Negara kepada Pihak Lain

Sistem yang lazim dipakai oleh negara-negara dunia, yang menganut sistem negara memiliki semua cadangan kekayaan alam yang terkandung di wilayahnya, dalam memperlakukan kekayaan sumber daya alamnya, terutama sektor energinya secara garis besar terdiri dari tiga sistem: pertama adalah negara mengusahakan sendiri kekayaan sumber daya energinya. Kedua, sistem konsesi, di mana negara melepaskan kepemilikan atas cadangan sumber daya energinya kepada suatu perusahaan yang telah mendapatkan ijin darinya dan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya. Ketiga, sistem kontrak bagi hasil. Dalam hal ini negara adalah tetap pemilik dari cadangan energi, namun dalam pengusahaannya diberikan kepada perusahaan/institusi lain yang bekerja atas dasar kontrak.[4]

Pada awalnya, sebagaimana negara-negara yang baru merdeka, semangat untuk menolak segala hal yang berbau asing dan mengerjakan semuanya atas nama bangsa sendiri sangatlah melupa-luap. Dalam masa antara tahun 1951 – 1959, pada saat pemerintahan jatuh bangun, isu ini kerap kali diketengahkan. Hasilnya adalah pada tahun 1958, pemerintah mengeluarkan Program Banteng yang intinya adalah menasionalisasikan semua aset perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia[5]. Namun sayangnya hanya perusahaan minyak kecil yang berhasil dinasionalisasikan seperti NV NIAM [perusahaan yang terbentuk atas kongsi pemerintah Hindia Belanda dengan Shell] yang dirubah jadi PT PERMINDO, kemudian jadi PN PERTAMIN, sementara Shell-nya sendiri bisa lepas dari proses ini.

Barulah di tahun 1960, Pemerintah Indonesia sekaligus mengeluarkan dua Perpu, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang UU No 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Umum serta UU No 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas. Bagi beberapa pihak, kedua UU ini adalah wujud dari usaha bangsa Indonesia untuk berdiri di kaki sendiri dan menata pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia untuk seterusnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Di dalam kedua Perpu itu, semangat untuk mengusahakan sendiri kekayaan alam yang ada terlihat sangat menggebu-gebu. Tapi ada perbedaan yang cukup signifikan, salah satunya adalah dalam hal memperlakukan objek peraturannya. Dalam Perpu pertambangan Migas, disebutkan bahwa kekayaan minyak dan gas seluruhnya dikuasai oleh negara dan pengusahaannya juga dilakukan oleh negara yang dalam pelaksanaannya hanya dilakukan oleh perusahaan negara [kuasa pertambangan hanya dipegang oleh perusahaan negara di bidang minyak dan gas]. Sementara dalam Perpu pertambangan umum, kuasa pertambangan itu bisa dilakukan oleh badan atau perseorangan.

Setidaknya ada empat alasan kenapa waktu bangsa indonesia memperlakukan minyak dan gas bumi berbeda dengan bahan-bahan galian lainnya. Pertama bahwa minyak dan gas bumi itu mempunyai peran yang lebih penting dalm pembangunan masyarakat adil dan makmur dibandingkan dengan bahan-bahan galian lain. Kedua, produksi migas itu merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiga, minyak dan gas mempunyai arti penting bagi pertahanan nasional. Keempat, bahwa persoalan mengenai migas mengandung aspek-spek internasional.

Melihat posisi minyak dan gas yang strategis itu, maka penyerahan kewenangan untuk mengusahakan penambangannya hanya diberikan kepada perusahaan negara [sebagai pemegang “Mining Right” atau pemegang Kuasa Pertambangan].[6] Penyerahan kepada semata perusahaan negara untuk melaksanakan pengusahaan penambangan bahan galian minyak dan gas itu dipandang bisa menjamin hubungan antara bangsa Indonesia dengan wilayahnya yang abadi itu serta kedudukan negara Indonesia sebagai penguasa atas kekayaan alam tersebut. Selain itu dengan hanya diusahakan oleh perusahaan negara dapatlah terjamin kemanfaatan bahan galian itu bagi penyusunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan pembangunan negara Indonesia yang kuat dan jaya. Dengan ciri-ciri modal yang seluruhnya merupakan kekayaan negara dan modal tersebut tidak dibagi-bagi dalam bentuk saham serta tujuan utama didirikannya adalah untuk turut serta dalam membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur meteriil dan spiritual, maka jaminan itu terasa kuat[7].


[4] Lihat Greg Muttitt, “Production Sharing Contract Agreements: Oil Privatisations by Another Name?” Diambil dari http://www.carbonweb.org

[5] ditetapkan dalam UU No 68 tahun 1958 tentang Nasionalisasi perusahaan Belanda

[6] Lihat Pasal 1 huruf h jo to Pasal 3 [2] UU No 44 prp Tahun 1960.

[7] Pasal 4(2) UU No 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara


Tekanan Perusahaan Asing Terhadap Kebijakan Baru Migas

Tetapi Indonesia menghadapi pertarungan di tingkat internasional dalam hal perebutan sumber energi. Pada dekade 50-an dan 60-an, politik dunia internasional terbelah dalam dua kubu besar: Nato dan Pacta Warsawa; Blok Barat dan Blok Timur; Dunia Pertama dan Dunia Kedua, yang berpengaruh besar pada pengambilan arah dan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia yang waktu itu sedang mengarak gerakan Non-Blok. Di sisi yang lain peristiwa “London Smog 1957” telah lebih menyadarkan banyak pihak akan perlunya mengganti sumber energi [bagi transportasi dan pabrik-pabrik] yang bertumpu pada batu bara ke sumber energi yang lebih tidak berasap, alternatifnya adalah minyak bumi dan gas. Karena di dalam negeri mereka sendiri cadangan minyak-nya mulai menipis, maka terjadilah proses pencarian besar-besaran akan sumber cadangan minyak dan gas ke luar negeri. Proses ini dipandang juga sebagai perkembangan lebih lanjut dari Revolusi Industri yang lebih bertumpu pada batu bara.

Karenanya ketika ada perubahan kebijakan nasional dengan diundangkan UU No. 44 Prp tahun 1960, terutama dalam hal hanya perusahaan negara yang memegang “Mining Right”, tentangannya sangatlah keras dari perusahaan-perusahaan besar minyak, yang notabene tinggal 3 perusahaan: Stanvac, Shell dan Caltex. Dengan hanya perusahaan negara yang memegang mining right atau kuasa pertambangan, maka kuasa pertambangan yang dipunyai perusahaan minyak besar itu yang didapatkan dari sistem konsesi sejak zaman kolonial Hindia Belanda berdasarkan Indische Mijnwet[8], tidak lagi berlaku. Padahal dengan sistem konsesi itu, perusahaan minyak sangatlah beruntung; karena menjadi pemilik dari cadangan energi yang ada di wilayah konsesinya. Kedudukan mereka, jika mengikuti aturan dalam UU No. 44 Prp 1960 adalah berlaku sebagai kontraktor bagi perusahaan negara.

Keberadaan kontraktor ini, disisi yang lain, sangatlah penting bagi perusahaan negara, karena usaha pertambangan minyak membutuhkan modal finansial yang besar, teknologi yang tinggi, sumber daya manusia yang mumpuni serta resiko usaha yang besar, yang kesemuanya itu belum dimiliki oleh perusahaan negara pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas. Kontraktor itu bekerja atas suatu kontrak, yang bernama perjanjian karya, yang ditandatanginya dengan suatu perusahaan negara. Perjanjian karya ini baru berlaku setelah disahkan dengan Undang-undang.

Dalam aturan peralihan UU No 44 Prp Tahun 1960 disebutkan bahwa bagi perusahaan bukan negara yang mendapatkan kuasa pertambangan berdasarkan aturan sebelum UU No 44 Prp Tahun 1960 ini dibuat, diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian dan tetap bekerja sampai tenggat waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada waktu penyesuaian itulah pemerintah melakukan negosiasi lagi dengan mereka untuk menghasilkan suatu perjanjian yang lebih menguntungkan bagi negara.

Tentu saja tiga perusahaan itu menolak. Dalam perundingan yang pertama pada tanggal 22 – 27 Agustus 1961, kedua belah pihak tidak menghasilkan persetujuan tentang pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas. Keadaan ini memaksa pemerintah mengeluarkan Keppres No 476 tahun 1961 yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 1961, yang isinya berupa penetapan peraturan-peraturan tertentu bagi ketiga perusahaan itu dalam masa peralihan. Peraturan yang dikenakan itu antara lain bahwa perusahaan asing diharuskan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri atas dasar perbandingan persentase dari produksi minyak mentahnya,[9] serta pembagian hasil antara pemerintah dan perusahaan asing tersebut berdasarkan persentase 60:40.

Secara garis besar ada 4 hal yang diminta pemerintah pada perusahaan-perusahaan asing tersebut berkenaan dengan perubahan kebijakan baru dalam pertambangan minyak dan gas: pertama, pola pembagian hasilnya adalah 60:40 dari keuntungan bersih, dengan bagian terbesar ada di tangan pemerintah. Kedua, hasil bagi negara tersebut menjadi sumber yang nyata bagi pelaksanaan pembangunan. Ketiga, ada kontrol yang efisien dalam rangka pengusahaan pertambangan, baik yang dilakukan oleh perusahaan negara maupun kontraktor yang bekerja untuk perusahaan negara. Keempat, bahwa dengan adanya perjanjian itu harus membuka kesempatan bagi perusahaan negara agar bisa melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu, sehingga dalam jangka waktu yang tidak lama, perusahaan negara bisa melaksanakan sendiri kegiatan usaha pertambangan tanpa bantuan kontraktor.[10]

Kenyataannya adalah, walaupun secara prinsip perusahaan-perusahaan menerima kedudukan barunya sebagai kontraktor serta setuju atas pola pembagian hasil yang 60:40 itu, di lapangan masih banyak hal yang belum dilaksanakan dengan sebenarnya. Kemudian ada perundingan selanjutnya yang dilaksanakan pada awal tahun 1963 – dan tetap tidak menghasilkan persetujuan yang signifikan. Melihat keadaan itu pemerintah mengeluarkan PP No 18 Tahun 1963 tentang Penetapan Tenggang Waktu Peralihan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi oleh Perusahaan-perusahaan Bukan Perusahaan Negara. Dalam PP ini ditetapkan bahwa tenggang waktu peralihan sebagaimana diminta dalam UU No. 44 Prp tahun 1960 akan berakhir pada tanggal 15 Juni 1963 jam 24.00 waktu Jawa. Bagi perusahaan yang gagal mencapai kata kesepakatan setelah tanggal 15 Juni 1963 akan berlaku dua hal: dilikuidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dimulai pada tanggal 16 Juni 1963 atau bekerja terus berdasarkan peraturan-peraturan baru yang akan ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah yang dimulai pada tanggal 16 Juni 1963.

Sikap keras pemerintah ini dilakukan karena pemerintah tidak bisa lagi menerima tentangan dari perusahaan asing itu yang dianggap bebal dan tidak mengerti kehendak politik baru dalam pengusahaan pertambangan minyak dan gas di Indonesia; dan pemerintah tidak mau berunding lagi jika tidak ada jaminan-jaminan yang diperlukan seperti ketundukan perusahaan asing atas ketentuan dalam Keppres 476 tahun 1961[11] serta politik baru dalam dalam pertambangan minyak dan gas, yang antara lain terdiri dari: [1] memajukan kemakmuran nasional dengan cara memperluas pasaran di luar negeri dan atau menemukan cadangan-cadangan baru; [2] mendirikan/memajukan industri dalam negeri tanpa fasilitas istimewa;[3] memberikan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia dan atau memberinya kesempatan menempati posisi yang penting dan strategis di perusahaan; [4] membantu pemerintah dalam menambah devisa negara.

Menjelang tenggat waktu berakhir, terjadilah perundingan di Tokyo, yang difasilitasi oleh Robert F. Kennedy, adik presiden Amerika Serikat waktu itu, John F Kennedy. Perundingan di Tokyo ini menghasilkan Tokyo Heads of Agreement 1 Juni 1963 atau Pokok-pokok Perjanjian Tokyo. Isi dari Kesepakatan Tokyo dalam urusan minyak ini kemudian disempurnakan lagi di Jakarta dan baru selesai pada tanggal 23 September 1963. Isi dalam Perjanjian Tokyo ini sebagian besar mengikuti garis kebijakan pemerintah waktu itu, sementara dari sisi 3 perusahaan besar itu hanya meminta jaminan tidak akan ada nasionalisasi pada aset-aset yang dimilikinya.

Sebagaimana disebutkan dalam UU No 44 Prp tahun 1960, bahwa untuk urusan isi dari perjanjian karya antara pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh perusahaan negara, dengan kontraktor diserahkan pada masing-masing pihak[12]. Pemerintah hanya memberikan pokok-pokoknya saja yang tampak dalam Keppres 476 tahun 1961 atau dalam kebijakan politik baru pertambangan yang berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta arahan-arahan politik minyak lainnya. Dengan demikian apa yang dicapai dalam Tokyo Heads of Agreement di atas menjadi pokok-pokok yang kemudian dijabarkan dalam kesepakatan. Kesepakatan ini, yang dinamakan “perjanjian karya” baru akan berjalan setelah disahkan dengan Undang-undang.

Akhirnya tercapailah kesepakatan itu yang kemudian dituangkan dalam UU NO 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan “perjanjian karya” antara PN Pertamina dengan PT. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company [CALASIATIC], Texaco Overseas Petroleum Company [Topco]; PN Permina dengan PT Stanvac Indonesia; PN Permigan dengan PT Shell Indonesia. Sekedar informasi, bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia telah berhasil melakukan perjanjian karya dengan perusahaan minyak lain, yakni Pan American Indonesia Oil Company, anak Perusahaan dari Pan American International Oil Company, yang telah ditetapkan dengan Perpu No. 4 Tahun 1962. Nampaknya perjanjian karya dengan Pan American ini dijadikan senjata bagi pemerintah untuk menekan tiga perusahaan minyak besar tersebut untuk ikut serta dalam kebijakan, sistem dan kontrak baru pertambangan minyak di Indonesia.[13] Terbukti bahwa Perpu No 4 tahun 1962 itu baru disahkan menjadi Undang-undang [UU No 13 tahun 1963] pada tanggal 28 November 1963, tanggal yang sama perjanjian karya dengan tiga perusahaan besar itu disahkan dengan Undang-undang.

Sekelumit sejarah di atas menunjukan bahwa pemerintah Indonesia waktu itu sangat serius dengan usahanya untuk menguasai kekayaan alamnya secara sejati dan mandiri demi untuk kemajuan dan kemakmuan rakyatnya. Ketergantungan pada pihak asing, disamping menyulitkan posisi negara indonesia dalam mengatur, memelihara dan mempergunakan kekayaan alam yang terkandung di wilayahnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatnya juga menunjukan tidak ada beda kondisi antara Indonesia sebelum dan sesudah merdeka. Kelihatan bahwa pemerintah waktu itu memandang penting penguasaan minyak hanya oleh negara, dengan cara membebankan pada perusahaan asing, yang dulunya penguasa cadangan minyak, dengan tugas-tugas yang berat dan melenceng dari tugas utamanya, yakni akumulasi keuntungan, seperti kewajiban untuk berperan dalam kemajuan ekonomi bangsa, dsb sebagaimana disebutkan di atas.

Tapi apakah pemerintah Indonesia puas dengan lahirnya dua Undang-undang tersebut. “puas” dalam arti sesuai dengan cara pandang Indonesia merdeka yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, atau dengan arahan politik baru dalam perminyakan di Indonesia?


[8] stb 1899 no 214 jo.to. 1906 No 434

[9] Atau sistem pro-rata berdasarkan UU No. 15 Tahun 1962 tentang penetapan Perpu No 2 Tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri

[10] Lihat, misalnya, di memori penjelasan UU No 14 Tahun 1963

[11] Keputusan Presiden No 476 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan-peraturan yang Berlaku Terhadap perusahaan-perusahaan Minyak Asing Shell, Stanvc dan Caltex Dalam waktu Peralihan. Lihat misalnya pasal 6 yang mewajibkan ketiga perusahaan itu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, atau pasal 7 yang menetapkan pola pembagian hasil yang 60 : 40, dengan pemerintah mendapatkan bagian terbesarnya.

[12] Pasal 6 [2] serta Penjelasan Umum no. 6 UU No 44 Prp tahun 1960.

[13] Terutama berkaitan dengan akses pada ladang-ladang minyak baru


Semangat Kemandirian Di Tengah Kekurangan

Jawabannya ternyata tidak. Bentuk perjanjian karya memang telah berhasil keluar dari sistem konsesi warisan jaman kolonial yang merugikan atau setidaknya proporsi yang diterima oleh pemerintah dipandang lebih besar dibanding dengan keuntungan yang didapat oleh penerimaan konsesi. Bentuk perjanjian karya juga telah berhasil menegaskan bahwa “mineral right” atau hak atas cadangan bahan-bahan galian, serta “mining right” atau hak untuk menambang, berada di meja yang berhak: negara Republik Indonesia.

Tetapi masalahnya adalah bagaimana dengan Economic Right atau hak atas manajemen perusahaan minyak dan gas? Dalam perjanjian karya, manajemen pengusahaan minyak dan gas masih berada di tangan perusahaan minyak yang bersangkutan. Sehingga “…kontrol yang efesien atas pengusahaan pertambangan minyak…” sebagaimana diinginkan dalam pokok-pokok isi kebijakan politik pertambangan minyak tidak bisa berlangsung, dan dengan kata lain bahwa pemerintah belum menerapkan sepenuhnya cita-cita pemilikan minyak oleh negara.

Usaha ke arah penguasaan atas manajemen perusahaan minyak dan gas yang waktu itu semuanya di tangan perusahaan asing telah dirintis sejak tahun 1957 oleh Ibnu Sutowo sebagai Presiden Direktur PT PERMINA, yang berdasarkan PP No. 198 Tahun 1961 dilebur menjadi PN PERMINA. Bibit-bibit isi dari Perjanjian yang berisi pengambil alihan economic right itu telah ada ketika melakukan perjanjian dengan perusahaan REFICAN di Sumatera Utara, 1957. Konsep tersebut makin menemukan bentuknya setelah pada tahun 1966 PN PERMINA melakukan Perjanjian dengan IIAPCO dengan sistem bagi hasil dan dikenal sebagai PSC [Production Sharing Contract atau Kontrak Production Sharing – KPS].[14]

Dengan sistem KPS ini, penguasaan manajemen pengusahaan minyak dan gas berada di tangan Perusahaan Negara [dalam hal ini PN PERMINA, yang nantinya melebur menjadi PERTAMINA]. Dalam arti Perusahaan negaralah yang mengatur dan menyetujui rencana kerja dan anggaran dari pihak kontraktor. Kontraktor kemudian hanya memiliki economic interest saja atas wilayah pertambangannya. Sistem KPS inilah yang kemudian menggantikan posisi Perjanjian Karya untuk pengusahaan minyak dan gas di Indonesia.

KPS ini merupakan kontrak antara PERTAMINA dengan kontraktor dan dilaksanakan atas dasar kuasa pertambangan yang diberikan negara kepada perusahaan negara berdasarkan UU No 44 Prp tahun 1960. Posisi KPS kemudian menjadi lebih kuat ketika disebutkan dalam Pasal 12 UU No 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, sebagai salah satu bentuk kontrak kerja sama dengan pihak lain dalam pengusahaan minyak. Tiga perusahaan besar itu [Shell, Stanvac dan Texaco] juga akhirnya ikut serta dalam sistem ini, setelah dalam perpanjangan Perjanjian Karya pada tahun 1971 merubahnya menjadi sistem KPS.


[14] Kirsten Bindenman, Production-Sharing Agreements: An Economics Analysis , Oxford Institute for Energy Studies, October 1999.


Sistem KPS: Jalan Menuju Nasionalisasi Energi?

Apakah sistem KPS sama dan sebangun dengan proses nasionalisasi perusahaan minyak? Apakah dengan sistem KPS ini telah membuat negara Indonesia telah benar-benar sejati mengatur, memelihara dan mempergunakan secara mandiri oleh bangsa sendiri kekayaan alam berupa minyak dan gas demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia?

Penulis melihat bahwa sistem KPS adalah cara tersembunyi Indonesia untuk melakukan nasionalisasi aset-aset kekayaan nasional berupa minyak ini yang berada di tangan asing. Dengan cara seperti ini seluruh aspek dalam pengusahaan minyak dikuasai oleh negara Indonesia, perusahaan asing hanya berlaku sebagai pelaksana saja. Tapi juga tidak bisa dikatakan proses nasionalisasi karena dalam sistem KPS ini, posisi kontraktor sebenarnya kuat juga. Walaupun dia berlaku sebagai kontraktor, berarti ada di bawah perusahaan negara, tetapi dialah yang menyediakan modal, teknologi dan sebagainya, bahkan pemasarannya, dalam pengusahaan pertambangan minyak. Pembagian hasil baru dilakukan setelah kontraktor mendapatkan ganti atas modal yang telah dikeluarkannya [dikenal dengan Cost Recovery], sehingga sering kali terjadi pemerintah mendapatkan dana bagi hasil dari suatu ladang minyak setelah masa eksploitasinya berjalan beberapa tahun. Di samping bahwa kontraktor adalah penanggung satu-satunya semua resiko finansial. Dengan demikian, Indonesia sebenarnya tergantung pada “kesediaan” perusahaan asing itu dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak. Dan keadaan ini dipakai perusahaan asing untuk menaikkan posisi tawarnya.

Mantapnya Indonesia untuk mengambil pilihan dan mengembangkan sistem KPS dalam pertambangan minyak dan gas ini juga didasari dengan gagalnya proyek nasionalisasi aset-aset perusahaan minyak yang dilakukan oleh Meksiko awal tahun1970-an, karena adanya boikot terhadap minyak yang digali dari Meksiko. Di sisi yang lain sistem yang dipakai oleh Arab Saudi dalam melakukan “nasionalisasi” perusahaan minyak asing berhasil dengn baik. Sistem yang dipakai Arab Saudi adalah dengan menyertakan sahamnya pada perusahaan ARAMCO. Dalam kontraknya ditentukan bahwa keuntungan yang didapat pemerintah Arab Saudi akan dikonversi menjadi penyertaan saham di perusahaan tersebut, sehingga dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sekitar akhir tahun 1960-an, pemerintah Arab Saudi telah menguasai 100% saham perusahaan tersebut. Tetapi pilihan Arab Saudi ini tidak pernah diambil oleh Indonesia.

Singkat kata, sistem KPS ini merupakan pembuka jalan bagi negara Indonesia c.q. Perusahaan Negara [PERTAMINA] untuk sesingkat-singkatnya mengusahakan sendiri usaha-usaha pertambangan minyak di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, UU No 44 Prp 1960, memori penjelasan UU 13 tahun 1963 dan UU No 14 Tahun 1963 serta UU No. 8 Tahun 1971. Sistem KPS dipakai karena masih ada banyak pekerjaan dalam usaha pertambangan minyak yang masih belum dan atau tidak dapat dilakukan sendiri oleh Perusahaan Negara c.q. PERTAMINA atau bahwa seluk beluk penjualan minyak di tingkat internasional masih belum diketahui dan dikenali dengan baik.

Pemerintah waktu itu menyadari sangatlah tidak mungkin untuk secara langsung dan sekaligus mengambil alih seluruh usaha-usaha pertambangan minyak yang sangat padat modal dan teknologi serta memerlukan kecakapan sumber daya manusia yang mumpuni itu ke dalam tangan negara Indonesia. Indonesia membutuhkan masa transisi untuk mencapai cita-cita itu. Karena itulah dalam sistem KPS, ada beberapa isi perjanjian yang sangat diperhatikan, antara lain terhadap peninggian pemasukan bagi negara lewat bagi hasil dimulai dari persentase 60:40, ke 70:30 dan sekarang 85:15; proses alih teknologi harus terus dilaksanakan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan serta pengaturan tenaga kerja asing di kontraktor, agar nantinya tenaga kerja Indonesia bisa menggantikan kedudukan tenaga kerja asing; kewajiban kontraktor asing memberi kesempatan pada perusahaan nasional untuk terlibat dalam usaha eksplorasi dan eksploitasi serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana garis besarnya ditentukan dalam PP No 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas.

Data menunjukan bahwa kontrak KPS memang diminati oleh banyak perusahaan asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia. Sistem KPS ini juga sepertinya banyak juga diterapkan di negara-negara lain. Dari segi finansial juga menunjukan bahwa kontrak KPS ini lebih menguntungkan Indonesia. Sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 2001, secara keseluruhan pendapatan yang didapatkan dari migas lewat sistem KPS adalah sebesar $ 364 milyar, yang setelah dikurangi untuk cost recovery dan bagian kontraktornya, Indonesia mendapatkan bagian untung sebesar $ 241 milyar atau sekitar 66 %-nya.[15] Tetapi nampaknya posisi KPS yang sebenarnya “sementara” itu terlupakan dan menganggap bahwa inilah sistem terbaik bagi Indonesia dalam mengusahakan kekayaan minyak dan gas buminya. Ternyata perusahaan negara c.q. PERTAMINA ataupun perusahaan nasional lainnya tidak [mau? Atau bisa?] melepaskan diri dari “proses magang” pada perusahaan kontraktor-kontraktor tersebut.

Dari segi finansial memang bisa dikatakan Indonesia untung, tetapi bagaimana dengan sisi penguasaan teknologi atau manajemen perusahaan berbasis minyak atau akumulasi kapital dan keberanian mengambil resiko atau yang lebih substansial, ketersediaan tenaga kerja atau bahkan ketersediaan minyak dan gas bagi kepentingan dalam negeri?


[15] Data dari S. Zuhdi Pane, The Indonesian Oil & Gas Industry, disampaikan dalam FGD JATAM, “Mencari Format Kontrak Migas yang Menjamin Kebutuhan Domestik, 22 Desember 2005


Liberalisasi dan Kebijakan Minyak dan Gas di Indonesia

Belum sempat menyadari itu – atau malah dalam rangka menyadarkan? – pemerintah Indonesia membuat kebijakan baru dalam hal pertambangan minyak dan gas ini. Pada 23 November 2001, Indonesia mengeluarkan UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas yang sekaligus menggantikan posisi UU No 44 Prp Tahun 1960, UU No 15 Tahun 1962 serta UU No 8 Tahun 1971.

Dalam UU Migas baru ini, minyak dan gas bumi tetap dianggap sebagai kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, yang diselenggarakan oleh pemerintah selaku pemegang Kuasa Pertambangan. Dengan demikian pemerintah menggantikan kedudukan Perusahaan Negara c.q. PERTAMINA. Tetapi kedudukan pemerintah ini juga dianggap sebagai pemilik dari sumber daya alam tersebut[16]. Sehingga kedudukannya sangatlah kuat. Karena itulah, ada pihak yang mengartikan bahwa awalnya minyak dan gas dikuasai oleh Negara [dengan N kapital] sedangkan sekarang setelah lahirnya UU migas itu, dikuasai oleh negara [dengan n kecil yang bisa diartikan hanya pemerintah saja].[17]

Setelah mencabut Kuasa Pertambangan dari PERTAMINA, pemerintah tidak menyerahkan sepenuhnya pelaksanaannya pada Badan Pelaksana Migas [BP Migas], tetapi malah pada kontraktor KPS [Pasal 12 ayat [3]], yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan BP Migas. Hal ini disebabkan BP migas adalah badan hukum milik negara, dan bukannya badan usaha seperti PERTAMINA. Ini juga yang membedakan kedudukan kontraktor KPS dulu dan sekarang. Dulu, kedudukan kontraktor ada di bawah wewenang PERTAMINA, sedangkan sekarang kedudukannya setara dengan BP Migas, yang justru berfungsi sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kontraktor KPS tersebut.

Dalam KKS atau Kontrak Kerja Sama, nama yang diberikan UU migas terhadap kontrak bagi hasil atau kontrak lainnya dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas, disyaratkan BP migas adalah pengendali manajemen operasi. Tugas sebagai pengendali manajemen operasi itu adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan dan pengawasan terhadap realisasi rencana tersebut [Pasal 6]. Dengan demikian, economic right berpindah dari PERTAMINA ke BP Migas. BP migas adalah regulator sekaligus juga berfungsi sebagai badan usaha, karena juga bertugas untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor ini. Kedudukannya sebagai badan hukum ini justru akan menyulitkan tugasnya itu. Contohnya adalah dalam hal penjualan minyak dan gas bumi bagian negara. Dulu hal itu bisa langsung dijual oleh PERTAMINA, namun sekarang, penjualan itu tidak bisa dilakukan oleh BP Migas, karena dia bukan badan usaha. Sehingga penjualan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga [yang sayangnya kebanyakan dilakukan oleh trader di Singapura] atau malah disertakan dalam penjualan yang dilakukan oleh kontraktor.

Konsekuensi lainnya adalah jika ada tuntutan hukum, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah, bukan lagi seperti dulu yang jadi tanggung jawab PERTAMINA. Ini tentu akan menurunkan wibawa pemerintah c.q. negara jika kemudian akibat adanya tuntutan hukum itu mengharuskannya menghadiri persidangan arbitrase internasional atau malah kalah di perkara tersebut.

Semangat yang dijunjung oleh UU Migas, yang lahir atas realisasi LOI [Letter of Intent] antara Indonesia dan IMF, ini adalah semangat liberalisasi dan privatisasi. Semangat liberalisasi telihat dari menyerahkan harga jual BBM dan gas kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar [pasal 28] atau juga dengan memperbolehkan perusahaan asing bermain di sektor hilir bisnis minyak dan gas, sedangkan semangat privatisasi terlihat dari perubahan kedudukan PERTAMINA menjadi Perseroan Terbatas, serta karenanya mencabut semua keistimewaan yang selama ini dinikmati oleh PERTAMINA. Sehingga PERTAMINA, setelah menjadi Persero, diperlakukan sama dengan kontraktor lain dengan mewajibkannya melakukan Kontrak Kerja Sama dengan pihak BP Migas agar bisa melanjutkan terus kegiatan eksplorasi dan eksploitasinya di area pertambangan bekas PERTAMINA.

Apakah dengan demikian kemandirian bangsa bisa terwujud? Nampaknya Indonesia menghadapi kenyataan lain. Dengan menyerahkan Kuasa Pertambangan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap atau para kontraktor KPS, maka kontrol atas cadangan dan produksi minyak mentah Indonesia tidak lagi kuat di tangan negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena Negara Indonesia tidak lagi mempunyai badan di lapangan yang mengerti betul lika-liku bisnis minyak dan gas, yang dulu tugas itu dipegang oleh PERTAMINA. Kebijakan apa pun yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang minyak dan gas, terutama di sektor hulu, mau tidak mau harus mempertimbangkan terlebih dahulu kepentingan para kontraktor KPS ini, kalau tidak mau diseret ke badan peradilan atau arbitrase.

Di sisi yang lain, terlihat bahwa sampai tahun 2006 ini, 85,4% dari 137 peserta KPS/KKS adalah perusahaan asing, sementara sisanya adalah perusahaan nasional.[18] Hanya ada 20 perusahaan nasional yang mengelola lapangan minyak dan gas di Indonesia, itupun hanya 10 perusahaan yang berproduksi. Kita juga melihat dari setiap bukaan tender ataupun bukaan penunjukan langsung untuk mengelola blok-blok minyak selalu didominasi oleh perusahaan asing.


[16] Pasal 6 UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas

[17] Seyanto P. Santosa, “Qua Vadis Pengelolaan Migas Nasional”, Kamis, 30 Desember 2004. Diambil dari http:/kolom.pacific.net.id

[18] Tribun kaltim, op cit,


Benteng Rakyat Mulai Runtuh?

Dari sekilas perjalanan kebijakan minyak dan gas di Indonesia ini, terlihat ada yang mundur dari semangat bangsa ini dalam melihat kedudukan strategis minyak dan gas. Dulu, di dekade 1950 dan 1960-an, pemerintah Indonesia menghadapi persoalan yang sama: kokoknya kekuatan asing dalam pertambangan minyak dan gas. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat pemerintah waktu itu untuk melahirkan berbagai kebijakan dan peraturan hukum yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan dalam negeri Indonesia yang terlihat dari semangat untuk menguasai sekaligus memiliki minyak mentah [yang berarti “barang mentahnya”] oleh kalangan nasional Indonesia.

Kini, 40 tahun setelah itu, struktur penguasaan pertambangan minyak sebenarnya masih saja sama, dengan kontraktor asing yang tetap kuat. Masalahnya adalah pemerintah – atau bangsa ini? – malah mengeluarkan kebijakan di sektor minyak yang dibalik kata-kata indah dan penuh retorika dalam peraturan-peraturan yang dibuatnya, dalam UU migas misalnya, tetapi dibaliknya nampak seperti “menyerah” atau membiarkan struktur penguasaaan dan pengusahaan minyak dan bumi itu tetap dikuasai oleh asing. Pemerintah dan Negara Indonesia nampaknya hanya cukup puas dengan “pendapatan” yang berarti “uang” yang didapat dari minyaknya dan tidak lagi mempedulikan “barang mentahnya”.

Memang benar UU Migas ini bertujuan, salah satunya, untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing. Untuk itu, badan usaha atau bentuk usaha tetap harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri [pasal 40 ayat [4]], yang pelaksanaannya nampak dalam isi Kontrak Kerja Sama [Pasal 11 ayat [3]]. Tetapi tidak ada kebijakan baru yang nyata dan ditujukan agar penguasaan negara dan nasional atas sumber daya alam itu menjadi kenyataan, entah lewat perubahan sistem ekonomi perminyakan Indonesia, atau perubahan kontrak perminyakan yang menunjukan pemihakan yang jelas pada kepentingan rakyat dan industri dalam negeri. Pemihakan ini nampak jelas ada di dalam UU No 44 Prp 1960 dan peraturan-peraturan lainnya seperti UU No. 13 dan No 14 Tahun 1963.

Penulis melihat bahwa UU Migas yang pekat nuansa liberalisasi dan privatisasinya ini tidak lahir di saat yang tepat. UU migas ini lahir justru di saat penguasaan asing pada struktur ekonomi perminyakan asing masih sangat kuat. Perubahan terhadap struktur tersebut telah dicanangkan empat dekade yang lalu, namun tidak terlaksana karena sistem “antara” berupa sistem KPS malah dianggap sebagai “tujuan” sebenarnya dari kebijakan nasional minyak dan gas Indonesia [selain karena adanya manajemen dana bagi hasil yang buruk dan korup, yang berujung pada pertanyaan kemana perginya uang dana bagi hasil itu dan tata ekonomi internasional yang hendak melemahkan posisi negara-negara penghasil minyak]. Belum lagi kepentingan migas nasional terlindungi dengan baik, sudah lahir kebijakan yang menggiring Indonesia memasuki mekanisme pasar bebas, melemahkan struktur pendukung kepentingan minyak nasional, seperti PERTAMINA, yang berdasarkan UU Migas harus berubah jadi Perseroan Terbatas yang ditetapkan dengan PP, harus dipecah-pecah karena UU Migas melarang badan usaha yang bergerak di sektor hulu migas juga berusaha di sektor hilirnya, dan sebaliknya, serta membuat struktur baru perminyakan nasional yang keliru, karena tidak membuat batasan yang jelas antara administrasi negara dengan administrasi usaha dan terlalu berpihak pada kepentingan pasar bebas. Struktur pendukung seperti PERTAMINA yang kuat ini justru diperlukan untuk mempermudah masuknya kepentingan nasional.

Betapa terbatasnya posisi pemerintah dalam membuat kebijakan dalam sektor minyak dan gas itu bisa dilihat dari dokumen Rencana Umum Perminyakan dan Pergasbumian Nasional [RUPPN] 2006 – 2007, yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM. Dalam bagian Sasaran dokumen RUPPN itu disebutkan bahwa kebijakan perminyakan dan pergasbumian disasarkan untuk mempertahankan tingkat produksi minyak mentah sekitar 1 juta barel per hari sampai tahun 2025; operatorship 50% oleh perusahaan nasional pada tahun 2025, penggunaan barang dan jasa nasional sebesar 91% pada tahun 2025; penggunaan SDM nasional sebesar 96% pada tahun 2025. Ironisnya adalah bahwa ada keterangan di bawahnya: angka prosentase perlu disepakati bersama oleh stakeholder. Tentu saja yang termasuk dalam stakeholder ini juga termasuk kontraktor nasional. Hanya saja mengingat kontraktor asing lebih dominan dalam sektor hulu minyak dan gas, dengan kata lain merekalah yang sebenarnya mengontrol cadangan dan produksi minyak dan gas, maka tentu saja pemerintah juga harus memberikan insentif agar mereka ikut dalam kebijakan ini.

Di saat di mana hampir dikatakan tidak ada perusahaan nasional yang kuat dalam usaha pertambangan di Indonesia, posisi kontraktor asing malah menguat dalam posisi tawarnya setelah terlihat bahwa cadangan minyak Indonesia diakhir tahun 2005 yang hanya 0,4%-nya dari cadangan minyak dunia,[19] yang memaksa Indonesia harus membuat kebijakan investasi yang lebih menarik lagi bagi kontraktor asing [karena Indonesia harus bersaing dengan sekitar 130 negara-negara penghasil energi lainnya, yang dalam beberapa hal memberikan kebijakan investasi yang lebih menarik seperti porsi bagi hasil yang lebih menguntungkan kontraktor asing serta cadangan minyak yang lebih banyak, seperti yang sekarang diberikan oleh negara-negara Afrika]. Dengan lain kata, sudah cadangannya sedikit, tetapi ketergantungannya pada asing juga tetap tinggi seperti dulu serta kebutuhan dalam negeri akan energi juga terus naik. Pilihan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang: liberalisasi, dengan membuang barrier to entry, bagi kontraktor asing yang mau berusaha di sektor hulu, dan berusaha jadi “pelayan” yang baik.


[19] Lihat: BP Statistical Review of World Energy June 2006. diambil dari http://www.bp.com/statisticalreview


Apa yang Bisa Dilakukan?

Penulis melihat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia:

A. jika memang kemandirian bangsa dalam mengelola minyak dan gas sudah tidak lagi menjadi cita-cita, maka, setidaknya demi untuk tetap berada di rel Pasal 33 UUD 1945, Indonesia perlu membuat suatu kebijakan yang intinya mengatur bagaimana keberadaan kontraktor asing yang dominan itu tidak menyulitkan posisi negara dalam mengatur minyak dan gasnya. Kebijakan yang mengarah ke nasionalisasi aset dihilangkan dan diganti dengan kebijakan investasi yang lebih menarik bagi mereka dengan penegakan hukum yang tegas. Dan Indonesia hanya menarik mineral rent dari kegiatan mereka. Selain itu perlu juga perbaikan pada sistem manajemen pengelolaan dana bagi hasil, sehingga dana tersebut benar-benar berguna sebagaimana diharapkan.

B. Sebaliknya, jika kemandirian bangsa tetap menjadi cita-cita, ada beberapa hal yang bisa dilakukan:

1. Meninjau kembali UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas, bisa dilakukan dengan mencabutnya dan diganti dengan UU migas baru yang lebih memihak kepentingan nasional [bukan hanya tampak dari sisi penerimaan negara yang lebih besar akibat split bagi hasil yang menguntungkan negara, tetapi juga penguasaan pada “barang mentahnya” yakni minyak]; atau kalau tidak dicabut, bisa dilakukan dengan melakukan amandemen terhadap beberapa pasal yang dipandang tidak sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, seperti masalah pengertian Kuasa Pertambangan.

2. Meninjau dan mengamandemen isi KPS masa depan dengan, contohnya, menaikan persentase interest perusahaan nasional dalam kegiatan kontraktor KPS asing atau mengharuskan adanya pekerja lokal dalam posisi-posisi jabatan strategis di perusahaan kontraktor asing. Atau dalam hal perpanjangan kontrak, pemerintah harus menegaskan dan itu ada ditulis dalam KPS, perubahan syarat dan kondisi yang lebih menguntungkan negara. Kalau perubahan itu tidak tercapai, pemerintah harus berani untuk memutuskan kontrak dan pada saat yang bersamaan menyerahkannya pada perusahaan negara atau nasional yang mampu mengelola.

3. Mempertimbangkan penganekaragaman sistem kontrak-kontrak perminyakan yang berlaku di dunia. Termasuk Sistem Kontrak Jasa [Technical Services Agreement], yang dilakukan oleh hampir semua negara Timur Tengah. Dalam sistem kontrak jasa ini, posisi kontraktor hanya menjalankan suatu kegiatan tertentu dengan jangka waktu tertentu dan atas jasanya itu dibayar oleh negara. Atau juga sistem Buyback Agreement, seperti yang dilakukan oleh negara Iran.

4. Mengingat bahwa dalam kenyataannya, perimbangan kekuasaaan antara negara dengan perusahaan minyak terletak pada detil hukum dalam setiap kontrak, dan bukan pada sistem kontrak apa yang dipakai, maka nampaknya pemerintah perlu membuat aturan-aturan pokok baru bagi isi kontrak yang ada yang lebih memihak pada kepentingan energi nasional dan memberi jalan lebih luas bagi keikutsertaan perusahaan nasional dalam industri migas di Indonesia. Selain itu pemerintah perlu juga membuat tim khusus negosiasi dalam setiap sesi-sesi negosiasi kontrak minyak dengan perusahaan, sehingga isi dari kontrak itu bisa benar-benar menguntungkan dalam negeri Indonesia.

5. Perlu juga segera disahkan perundang-undangan energi nasional, yang isinya tidak hanya membahas energi fosil seperti minyak, gas, atau batu bara, tetapi juga mengatur sumber energi tak terbarukan lain seperti angin, panas bumi dan sinar matahari dan integrasinya dengan infrastruktur energi fosil yang ada.

Daftar Bacaan

BP p.l.c. Quantifying Energy:BP Statistical Review of World Energy June 2006. BP p.l.c. 2006. Diambil dari http://www.bp.com/statisticalreview

Bindenman, Kirsten. Production-Sharing Agreements: An Economics Analysis. Oxford Institute for Energy Studies, October 1999.

Chairil, Ryad. RUU Pertambangan: Ijin Usaha VS Kuasa Pertambangan. diambil dari http://www.minergy.com

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Rencana Umum Perminyakan dan Pergasbumian Nasional 2006 – 2025. Jakarta, September 2006

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEUI. Provisi Terhadap Ulasan Isu-Isu Non-Teknis Kalimantan Timur. Jakarta, 2005

Muttitt, Greg. Production Sharing Contract Agreements: Oil Privatisations by Another Name? Diambil dari http://www.carbonweb.org

Pane, S. Zuhdi.The Indonesian Oil & Gas Industry. Disampaikan dalam FGD JATAM, “Mencari Format Kontrak Migas yang Menjamin Kebutuhan Domestik, 22 Desember 2005

Santosa, Seyanto P. Qua Vadis Pengelolaan Migas Nasional, Kamis, 30 Desember 2004. Diambil dari http:/kolom.pacific.net.id

Simamora,Rudi M. Hukum Minyak dan Gas Bumi, Jakarta: Djambatan, 2000

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 68 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda

Undang-Undang No 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Undang-Undang No 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara

Undang-Undang No 44 prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri

Undang-Undang No 13 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 4 tahun 1962 Tentang Pengesahan “Perjanjian Karya” Antara Perusahaan Negara Pertamina dengan Pan American Indonesia oil Company untuk diri sendiri dan Atas Nama Pan American International Oil Corporation

Undang-Undang No 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan “Perjanjian Karya” Antara P.N. Pertamina dengan PT Caltex Indonesia dan California Asiatic oil Company (CALASIATIC) Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO); PN Permina dengan PT Stanvac Indonesia, PN Permigan dengan PT Shell Indonesia

Undang-Undang No 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara

Undang-Undang No 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1963 tentang Penetapan Tenggang Waktu Peralihan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi oleh Perusahaan-Perusahaan Bukan Perusahaan Negara

Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi

Keputusan Presiden No 476 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan-peraturan yang Berlaku Terhadap perusahaan-perusahaan Minyak Asing Shell, Stanvc dan Caltex Dalam waktu Peralihan

Koran/Majalah

Tribun Kaltim, 85 Persen Tambang Migas di Kuasai Asing, 24 September 2006


Link:
Ketua MK: Sejak Jam 11.00 WIB Tadi, BP Migas Harus Bubar
Alasan MK Bubarkan BP Migas: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

December 29, 2008

TEWASNYA BHUTTO: DEMI KEPENTINGAN GEOPOLITIK ENERGI?

Sekitar satu tahun lalu di Pakistan, 27 Desember 2007, hempasan peluru menembus leher Benazir Bhutto, dan kemudian disusul dengan serangan bom bunuh diri dari seorang yang tak dikenal (BBC). Dunia terhentak dengan tewasnya Bhutto, terutama Amerika Serikat (CNN). Pihak Gedung Putih menekankan walau Bhutto tewas, reformasi demokrasi di Pakistan harus tetap dijalankan, yakni pemilu Pakistan yang sebentar lagi tiba. Sepertinya menarik apa yang ditekankan oleh Amerika Serikat (AS) kepada Pakistan.

Bhutto, sebelum peristiwa serangan

Bhutto, sebelum peristiwa serangan

Sekedar untuk diketahui bersama, kembalinya Bhutto dari pengasingan ke Pakistan berkat sponsor AS. Bhutto kembali ke Pakistan pada 18 Oktober 2007, setelah bersepakat dengan Musharraf dimana semua tuduhan dan tuntutan atas korupsi terhadap dirinya dibatalkan. Sebelumnya, pada 27 Januari 2007, Bhutto sempat diundang datang ke Gedung Putih. Ini menandakan bahwa AS menekan Musharraf agar Pakistan terbuka lebar untuk Bhutto. Media AS ternama, Washington Post malah terang-terangan menyebutkan bahwa AS adalah broker (baca: makelar) kembalinya Bhutto ke Pakistan. “The U.S. came to understand that Bhutto was not a threat to stability but was instead the only possible way that we could guarantee stability and keep the presidency of Musharraf intact,” kata Mark Siegel. Siegel adalah pelobi untuk Bhutto di Washington dan banyak menyaksikan kesepakatan di balik diplomasi soal Bhutto. Jika pihak Washington menganggap bahwa Bhutto adalah bukan sebagai ancaman untuk stabilitas kawasan (baca: stabilitas kepentingan AS), lalu Musharraf dianggap apa dong?

Musharraf sejak tahun 2001 (peristiwa 9/11) dikenal yang melibatkan Pakistan sebagai sekutu dekat AS dalam perang melawan terorisme.  Musharraf pun dicaci maki di dalam negerinya sendiri; dituding sebagai boneka AS. Keikutsertaan Pakistan dalam memerangi terorisme sebenarnya adalah hal yang lucu.   Jauh hari sebelum peristiwa 9/11, Pakistan sebenarnya diduga terlibat dalam mensupport logistik hingga pelatihan anggota Taliban di masa Uni Sovyet menduduki Afghanistan. Tak heran, para pelaku peristiwa 9/11 pun banyak yang berasal dari Pakistan.Pelakunya adalah ISI (intelijen Pakistan) dan CIA. (Saya pikir BAKIN juga terlibat mendukung pada masa-masa itu; mengirim orang-orang Indonesia untuk dilatih di Pakistan). Targetnya sama: mengincar Afghanistan demi kepentingan energi  (penting klik KOMPAS). Inilah yang diketahui oleh Bhutto dan suaminya. Bhutto bahkan menuding Musharraf terlibat dalam rangkaian setting intelijen tersebut. Memang agak aneh, padahal Bhutto sendiri dapat kembali ke Pakistan dengan support AS pula. Tapi, itulah politik.

Tidak Ada Teman Abadi, Kecuali Demi Kepentingan Energi

Kedekatan Pakistan pasca 9/11 2001, membuat Pakistan mendapat kucuran dana luar biasa dari AS (whitehouse), diantaranya kucuran dana sebesar 1,5 Miliar USD untuk bidang militer tahun 2005-2009. Belum pula pada tahun 2004, Pakistan dianggap sebagai Major Non-NATO Ally oleh George W. Bush. Itu masih belum seberapa, karena masih banyak kucuran dana yang diterima oleh Pakistan.

Tapi, sesuai sifat alam, angin bisa berubah haluan. Begitu juga sikap politik Pakistan.  Musharraf yang melakukan kudeta militer tahun 1999, mulai dekat dekat dengan Iran dan China. Pakistan ternyata mulai membuka diri untuk proyek bersama pipa gas dari Iran.

rencana jalur pipa Iran-Pakistan-India

Pakistan membuka diri atas rencana  pembangunan pipa gas dari Iran. Pipa itu akan melewati Iran sepanjang  1100 Kilometer, 1000 Kilometer di wilayah Pakistan, dan 600 Kilometer di wilayah India.  Rencana pembangunan jalur pipa ini telah berjalan melalui rangkaian panjang perjanjian antara Iran, Pakistan, dan India sejak tahun 1993.  Pembangunan ini diprediksi memakan biaya sekita 7 Triliun Dollar AS.

Iran sebagai negara produsen gas terbesar di dunia mempunyai kepentingan murni bisnis dan geopolitik untuk pipa ini.  Sementara itu,  Pakistan dan India membutuhkan pasokan energi. Saat ini India mengalami kebangkitan ekonomi, dan tentunya membutuhkan pasokan energi yang tak sedikit.

Musharraf and Rice

Rencana besar ini ternyata membuat Gedung Putih tak suka. Pada tahun 2005-2006, Condolezza Rice sempat melakukan negoisasi dengan sekutu dekatnya (Pakistan dan India) dan menawarkan alternatif saat kunjungannya ke Asia, agar rencana pembangunan pipa gas tak berjalan.

Pembangunan pipa gas tersebut tentu membuat Washington khawatir.  Washington khawatir atas manfaat geopolitik ekonomi yang dipetik oleh Iran, dan khawatir pembangunan pipa tersebut akan berlanjut ke wilayah China. Seperti diketahui, China sebagai naga Asia sedang bangkit; pertumbuhan ekonomi yang melonjak tentu membutuhkan pasokan energi. Washington melihat jelas bahwa China juga berkepentingan dengan pembangunan pipa tersebut.

Yang jelas, tahun ini (2008) Washington sempat merasa berang dan kecolongan dengan lobby Musharraf dengan China. Apalagi jika lobby mengenai pembangunan pipa tersebut. Di dalam pengembangan proyek besar tersebut tentu sangat membutuhkan dana/invetasi besar; China tentu sangat berminat.

Walaupun Washington berang, rencana tetap berjalan. Tapi, kali ini dengan India menunda keinginannya; karena desakan Washington. Rencananya, pembangunan ini akan tetap dilanjutkan dan selesai pada tahun 2011-an.

Bhutto, Pakistan, AS, dan China

Melihat uraian di atas, Benazir Bhutto sepertinya tidak memperhitungkan kondisi “permainan” geopolitik kawasan yang sedang berkembang.  Kepentingan nasional Pakistan (jelas ada), Iran, dan China telah jelas masuk di Pakistan. Bhutto sepertinya menjebloskan dirinya sendiri dan didorong AS untuk masuk jurang kematian.

Apalagi kedatangan Bhutto dengan jelas disponsori oleh AS mengatasnamakan “demi demokrasi.” AS seperti terlihat dengan jelas memanfaatkan Bhutto untuk pengamanan kepentingan geopolitiknya. Banyak pihak pun tidak nyaman melihat kedatangan Bhutto di Pakistan. Sebut saja: di internal Pakistan sendiri, Iran, dan China. Akhirnya, permainan pun dimulai, dengan nyawa manusia menjadi tumbalnya. AS juga terlibat.

Kematian Bhutto memang menyedihkan. Tapi, lebih menyedihkan jika terdapat banyak kepentingan yang menyebabkan Bhutto tewas.*****

Tulisan lain terkait:

Beberapa Referensi:

November 14, 2008

The US Strategic Petroleum Reserve

Filed under: Uncategorized — merdeka1978 @ 1:50 pm
Tags:

5 August 2002
Source of maps and photos: TerraServer USGS.

Department of Energy Strategic Petroleum Reserve: http://www.spr.doe.gov/

Source: http://www.fe.doe.gov/spr/index.shtml

The Strategic Petroleum Reserve (SPR) is the nation’s first line of defense against an interruption in petroleum supplies. It is an emergency supply of crude oil stored in huge underground salt caverns along the coastline of the Gulf of Mexico.

Decisions to withdraw crude oil from the SPR during an energy emergency are made by the President under the authorities of the Energy Policy and Conservation Act. In the event of an energy emergency, SPR oil would be distributed by competitive sale. Although used for emergency purposes only once to date (during Operation Desert Storm in 1991), the SPR’s formidable size (almost 600 million barrels) and the U.S. government’s stated policy to withdraw oil early in a potential supply emergency make the SPR a significant deterrent to oil import cutoffs and a key tool of foreign policy.


The need for a national oil storage reserve has been recognized for at least five decades.

Secretary of the Interior Harold Ickes advocated the stockpiling of emergency crude oil in 1944. President Truman’s Minerals Policy Commission proposed a strategic oil supply in 1952. President Eisenhower suggested an oil reserve after the 1956 Suez Crisis. The Cabinet Task Force on Oil Import Control recommended a similar reserve in 1970.

But few events so dramatically underscored the need for a strategic oil reserve as the 1973-74 oil embargo. The cutoff of oil flowing into the United States from many Arab nations sent economic shockwaves throughout the Nation. In the aftermath of the oil crises, the United States established the SPR.

President Ford set the SPR into motion when he signed the Energy Policy and Conservation Act (EPCA) on December 22, 1975. The legislation declared it to be U.S. policy to establish a reserve of up to 1 billion barrels of petroleum.

The Gulf of Mexico was a logical choice for oil storage sites. More than 500 salt domes are concentrated along the coast. It is the location of many U.S. refineries and distribution points for tankers, barges and pipelines. In April 1977, the government acquired several existing salt caverns to serve as the first storage sites. Construction of the first surface facilities began in June 1977.

On July 21, 1977, the first oil – approximately 412,000 barrels of Saudi Arabian light crude – was delivered to the SPR. Fill of the Nation’s emergency oil reserve had begun.

Storage locations along the Gulf Coast were selected because they provide the most flexible means for connecting to the Nation’s commercial oil transport network. Strategic Reserve oil can be distributed through interstate pipelines to nearly half of the Nation’s oil refineries or loaded into ships or barges for transport to other refineries.

Strategic Petroleum Reserve caverns range in size from 6 to 30 million barrels in capacity; however, the typical cavern is 10 million barrels and cylindrical in shape having a diameter of 200 feet and a height of 2,000 feet. A typical cavern is large enough for Chicago’s Sears Tower to fit inside with 170 feet to spare. The Reserve has created over 50 of these huge underground caverns.

Current Status

Today, the SPR has the capacity to hold 700 million barrels. It is the largest emergency oil stockpile in the world. Together, the facilities and crude oil represent more than a $20 billion national investment.

Fill was suspended in FY 1995 to devote budget resources to refurbishing the SPR equipment and extending the life of the complex through at least the first quarter of the next century. In 1999 fill was resumed in a joint initiative between the Departments of Energy and the Interior to supply royalty oil from Federal offshore tracts to the Strategic Petroleum Reserve.

The Desert Storm Drawdown

Stockpiling crude oil in the SPR reduces the nation’s vulnerability to economic, national security, and foreign policy consequences of petroleum supply interruptions. The SPR proved its value in 1991 when a partial drawdown, coupled with a coordinated international supply response, dampened oil price hikes during the Persian Gulf War.

On January 16, 1991, coinciding with the international effort to counter the Iraqi invasion of Kuwait, President Bush ordered the first-ever emergency drawdown of the SPR. The Department of Energy immediately implemented a drawdown plan to sell 33.75 million barrels of crude oil, the United States’ portion agreed to by the International Energy Agency.

The drawdown proceeded on schedule and without major complications. Between the initial authorization and the final sale, however, world oil supplies and prices stabilized, and the United States reduced the sales amount to 17.3 million barrels which were sold to 13 companies.

The Desert Storm drawdown and the price stability that resulted in world markets showed the merits of the U.S. policy of announcing its intent to draw upon its emergency stockpile early and in large quantities should the U.S. oil supply be threatened.

Program Priorities

In managing the Strategic Petroleum Reserve Program, the Office of Fossil Energy’s overriding objective is to maintain the readiness of the oil stockpile for emergency use at the President’s direction.

From 1993-2000, the Department of Energy’s top priority was to ensure the continued readiness of the Reserve through at least the year 2025 by conducting a major life-extension program. This included replacing or refurbishing pumps, piping and other key components at the SPR’s Gulf Coast sites. The program was completed in March 2000 on schedule and below original cost estimates.


Eyeballing
the Strategic Petroleum Reserve

http://cryptome.quintessenz.at/mirror/sprsites.gif

Bryan Mound, TX

28N 54′ 50″
95W 22′ 46″

USGS photos 23 Jan 1995

http://cryptome.quintessenz.at/mirror/bryan-mound-4m-topo.jpg

http://cryptome.quintessenz.at/mirror/bryan-mound-4m.jpg

http://cryptome.quintessenz.at/mirror/bryan-mound-2m.jpg

Big Hill, TX

29N 44′ 41″
94W 14′ 57″

USGS photos 22 Feb 1989

http://cryptome.quintessenz.at/mirror/big-hill-4m-topo.jpg

http://cryptome.quintessenz.at/mirror/big-hill-4m.jpg

http://cryptome.quintessenz.at/mirror/big-hill-2m.jpg

West Hackberry, LA

29N 59′ 45″
93W 24′ 23″

USGS photos 8 Feb 1998

http://cryptome.quintessenz.at/mirror/west-hackberry-4m-topo.jpg

http://cryptome.quintessenz.at/mirror/west-hackberry-4m.jpg

http://cryptome.quintessenz.at/mirror/west-hackberry-2m.jpg

Choctaw Bayou, LA

30N 19′ 05″
91W 18′ 39″

USGS photos 4 Feb 1998

http://cryptome.quintessenz.at/mirror/choctaw-bayou-4m-topo.jpg

http://cryptome.quintessenz.at/mirror/choctaw-bayou-4m.jpg

http://cryptome.quintessenz.at/mirror/choctaw-bayou-2m.jpg

Harga Minyak Tinggi Telah Usai?

Filed under: minyak,Oil — merdeka1978 @ 1:06 pm
Tags: , , , , ,

Harga minyak saat ini (bulan ini) sebenarnya sedikit aneh. Harga minyak dunia yang sejak tahun 2001 cenderung naik dashyat dan sempat heboh mencapai di atas USD 100 per barrel pada tahun 2008, malah pada saat ini turun dan sempat menjadi USD 94 per barrel.

Memang terhampar banyak jawaban; mulai faktor geopolitik hingga hitungan ekonomi. Para ekonom dunia melihat dari sisi tingkat konsumsi minyak masyarakat Amerika Serikat yang cenderung turun, dikarenakan krisis kredit yang melanda Amerika Serikat. Pengetatan keuangan perusahaan Amerika, dan ancaman dan realisasi PHK menghantui dan melanda jutaan warga Amerika. Akhirnya, warga Amerika pun diet konsumsi bahan bakar. Seperti diketahui, konsumsi minyak Amerika Serikat tertinggi di dunia, terutama untuk sektor transportasinya. Nah dengan adanya ”diet” warga Amerika, para ekonom dunia nyatakan konsumsi minyak pun melemah, dan berakibat harga minyak dunia pun melorot. Pedagang komoditas juga beralasan menunggu rencana bailout dari pemerintah AS yang sedang disetujui Senat, yang berakibat harga perdagangan komoditas minyak pun melemah.

Tapi, ini tetap membuat kita heran. Apalagi di dunia saat ini, sebagian penduduk muslim di dunia sedang rayakan idul fitri. Budaya mudik di beberapa negara seperti negara-negara melayu, India, dan Pakistan masih kental. Konsumsi minyak pun mau tak mau seharusnya juga ikut naik. Tapi, tetap saja tidak banyak berpengaruh ke harga minyak dunia. Biasanya nehhhh naik; itu kebiasaan dari tahun ke tahun.

Penasaran kita ini bukan berarti kita berharap harga minyak dunia naik lagi (walau akan naik lagi…entah kapan). Banyak pihak yang memperoleh keuntungan dengan harga minyak dunia yang sedang turun, seperti negara pengimpor (seperti Indonesia yang mungkin rasa pusingnya sedikit berkurang) dan perusahaan minyak itu sendiri / oil company. Lho kok oil company juga? Dengan harga minyak dunia yang turun, ongkos yang dikeluarkan mereka untuk eksplorasi dan eksploitasi juga akan tereduksi. Selama ini oil company, walau tetap untung, tetap terbebani biaya-biaya peralatan yang cenderung naik; seperti sewa rig pengeboran yang berebutan antar oil company.

Yang jelas, salah satu hipotesis penyebab harga minyak dunia turun adalah adalah SPR. Strategic Petroleum Reserve (SPR) milik AS per 2 Oktober 2008 telah menghimpun sekitar 702 juta barrel! Cukup untuk 2-3 bulan konsumsi. Betapa bodohnya kita ketika baru mengetahui hal ini. Ini jelas merupakan cadangan teraman yang mereka miliki. AS berencana mengisi SPR mereka hingga 1 Miliar barrel, walau Presiden Bush punya impian hanya sebatas 700 juta barrel saja. AS mengisi SPR ini melalui produksi domestic (Royalty In Kind) maupun impor.

Dengan cadangan sebesar ini, secara logika sangat dasar, krisis ekonomi yang sedang berlangsung di Paman Sam diduga hanya sementara. Hitungan sementara bisa 1-2 tahun. Walau prosedur pengeluaran cadangan yang rumit berdasar persetujuan Departemen Energi AS (DOE), cadangan dapat dikeluarkan setiap saat. Salah satu kandidat Presiden AS Barrack Obama sempat mendesak agar 70 juta barrel dikeluarkan dari SPR untuk mengatasi harga BBM yang dirasakan tinggi oleh warga AS dan yang mempertinggi inflasi.

Yang jelas, secara analogi, krisis ekonomi Amerika saat ini hanya mengerem sementara konsumsi energi masyarakat AS, untuk dapat mengisi SPR memenuhi target waktu. Sebagai informasi, diharapkan pada tahun 2025, SPR milik AS dapat beroperasi secara optimal.

SPR bukan hanya dimiliki oleh AS. SPR juga dimiliki oleh negara-negara maju lainnya. Tapi, yang paling berpengaruh terhadap dunia, selain AS, adalah China dan India . Pada tahun 2004, China mulai membangun SPR yang diharapkan mampung menampung 100 juta barrel, yang dapat sebagai cadangan selama 1 bulan. Target untuk memenuhi SPR ini diharapkan terpenuhi pada tahun 2009. Secara jangka panjang, China menargetkan mengembangkan SPR yang dapat menampung 400 juta barrel, sebagai cadangan strategis selama 3 bulan.

China merupakan negara dengan konsumsi minyak terbesar kedua setelah AS, dikarenakan pertumbuhan ekonominya yang meroket dan membutuhkan pasokan energi yang tak sedikit. Istilah orang: the red capitalist. Sebesar 40 persen pasokan minyaknya berasal impor, terutama dari Timur Tengah, Afrika, dan Rusia.

Selain China , India memiliki SPR sebesar 40 juta barrel. Cukup untuk kebutuhan konsumsi 2 minggu. Selama ini, 70 persen pasokan minyak India berasal dari impor. Selain China dan India , Rusia juga berencana membangun dan mengisi SPR sebesar 78 juta barrel. ( Indonesia  ? cadangan mungkin hitungan minggu doang…kasian)

Akan Naik Terus

Setelah Senat AS setuju rencana bailout krisis kredit di AS, ini jelas mengamankan posisi SPR milik AS saat ini dan akan terus ditambah isinya. Dan hal ini membuat rencana pengeboran di wilayah Alaska terus digodok, dan rencana intelijen AS untuk masuk ke wilayah Asia Tengah dan Selatan, serta eks negara Uni Sovyet akan dilanjutkan (walau “sedikit gagal” terhadap Georgia).

Dengan tetap mengisi SPR dan AS sebagai negara konsumen terbesar minyak dunia, tentu akan tetap mempengaruhi harga minyak dunia. Negara produsen, hingga broker pasar komoditi tentu akan berlomba bermain.

Belum pula ditambah negara-negara pintar seperti China dan Rusia berlomba tetap berusaha mengisi SPR-nya ( Indonesia termasuk negara pintar gak ya?) akan menambah dinamika kenaikan harga minyak dunia. Sempat terdapat asumsi, pengisian SPR di beberapa negara ini relevan dengan naiknya harga minyak dunia, dikarenakan tidak sesuai dengan konsumsi sebenarnya (dalam istilah ekonomi).

Harga minyak dunia akan naik terus, karena belum lagi ditambah ketegangan geopolitik energi di dunia, seperti di Nigeria , Iran , dan Venezuela .

Jadi, jangan khawatir, harga minyak dunia akan naik lagi kok…harga emas turun? Tenang…entar naik lagi kok….

Indonesia siap gak? Tau ah gelap!

U.S. STRATEGIC PETROLEUM RESERVE INVENTORY

CURRENT SPR INVENTORY AS OF  October 02, 2008

SWEET

SOUR

TOTAL

279.8 million bbls

422.4 million bbls

*

702.2

SPR OIL MOVEMENTS in Millions of Barrels

MONTH

EXCHANGE BARRELS

DRAWDOWN BARRELS

NET MOVEMENT

Feb-08

0.5

0.5

Mar-08

1.6

1.6

Apr-08

1.1

1.1

May-08

2.8

2.8

Jun-08

1.7

1.7

Jul-08

1.3

1.3

Aug-08

0.0

0.0

Sep-08

(4.80)

**

(4.80)

Oct-08

0.0

0.0

Nov-08

0.0

0.0

Dec-08

0.0

0.0

Jan-09

2.02

***

2.0

Feb-09

1.03

***

1.0

Mar-09

1.52

****

1.5

Apr-09

1.20

****

1.2

May-09

1.20

*****

1.2

(  ) = Barrels released from SPR

*        Totals may change due to rounding

**      Hurricane Gustav Exchange barrels

***     Hurricane Gustav Exchange barrels scheduled return (includes premium volumes)

*****   RIK Phase IVb deferred deliveries (includes premium volumes)

April 10, 2008

добро пожаловать Вв, Pak Putin!

Kamis, 6 September 2007

 

 

 Links:

December 25, 2007

FACTBOX-Why oil prices are near a record high

FACTBOX-Why oil prices are near a record high

Sun Jul 22, 2007 11:22PM EDT

(Reuters) – Real and threatened disruptions to crude oil supplies, constraints at refineries in consuming countries, resilient global fuel demand and a flow of investor money into oil and other commodities have pushed prices higher.

FUNDS

Investment flows from pension and hedge funds into commodities including oil have resumed in recent months after a hiatus earlier in the year due to concerns about how the global economy was moving.

Investors are also increasing bets that prices will rise.

Speculators in the New York Mercantile Exchange crude oil market boosted net long positions to a record high in the week to July 10, the Commodity Futures Trading Commission said.

Speculative trading in energy markets has surged in recent years as investors sought to beat returns in other markets such as equities and bonds

LESS OPEC OIL

The Organization of the Petroleum Exporting Countries, source of more than a third of the world’s oil, is pumping less than in 2006 after agreeing to remove barrels from the market.

OPEC agreed to curb supply by 1.7 million bpd, or about 6 percent, last year in two steps. The second stage took effect from February 1.

Members have made about 1 million bpd of the pledged reduction, according to Reuters estimates. The exporter group is next scheduled to meet in September to decide production policy.

Consumer nations have called on OPEC to pump more crude to help ease prices, but the group’s oil ministers insist crude supplies are adequate.

DEMAND

While previous price spikes have been triggered by supply disruptions, demand from nations such as China and the United States is a main driver of the current rally.

Global demand growth has slowed after a surge in 2004, but it is still rising and higher prices have so far had a very limited effect on economic growth.

Analysts say the world is coping well with high nominal prices because adjusted for exchange rates and inflation, they are lower than during previous price spikes and some economies have become less energy intensive.

NIGERIA

Supply of crude from Nigeria, the world’s eighth-largest oil exporter, has been cut since February 2006 because of militant attacks on the country’s oil industry.

Oil companies have detailed about 547,000 barrels per day of shut Nigerian production due to militant attacks and sabotage. The amount represents about 18 percent of the West African country’s output capacity of around 3 million bpd.

REFINERY BOTTLENECKS

Adding to concern about tight supply of unrefined crude is a global shortage of refining capacity.

Refiners in the United States, the world’s top gas guzzler, have struggled with unexpected outages this year which drained inventories ahead of the summer, when motor fuel demand peaks.

U.S. gasoline inventories stand at 203.3 million barrels, 9.5 million below a year ago, according to government data. Demand is still growing, despite higher prices.

Refining capacity is already tight after years of underinvestment.

The U.S. oil industry took a battering in 2005′s Atlantic hurricane season. Some forecasters expect an active storm season this year.

IRAN

Oil consumers are concerned about supply disruption from Iran, the world’s fourth-biggest exporter, which is locked in a dispute with the West over its nuclear program.

Western governments suspect Iran is using its civilian nuclear program as a cover to develop nuclear weapons. Iran denies this, saying it wants nuclear power to make electricity.

IRAQ

Iraq is struggling to get its oil industry back on its feet. Exports are stagnating at around 1.5 million bpd, compared with 1.7 million bpd or more under Saddam Hussein.

Decades of wars, sanctions and underinvestment have left Iraq struggling to pump its oil out of the ground and on to world markets. Production has failed to meet optimistic projections by oil ministry officials.

Iraq is also unable to ship crude regularly from its northern fields for export from the Turkish port of Ceyhan because of attacks on the pipeline to Turkey.

Oil falls ahead of OPEC meeting

Mon Sep 10, 2007 8:15AM EDT

LONDON (Reuters) – Oil slid on Monday ahead of an OPEC meeting in Vienna that is due to set production levels for peak winter demand.

Most members of the Organization of the Petroleum Exporting Countries seem happy with OPEC’s current output, but Saudi Arabia, the world’s biggest exporter, has yet to signal its views.

“There is a little bit of talk that the Saudis may be influenced to push for 0.5 million bpd increase,” said Rob Laughlin, senior broker at MF Global.

U.S. light crude fell 72 cents to $75.98 a barrel by 8:10 a.m. EDT, after climbing 40 cents on Friday. London Brent crude shed 85 cents to $74.22 a barrel.

Saudi Oil Minister Ali al-Naimi has so far declined to make any comment.

He has not responded to a report by Washington-based consultancy PFC Energy saying Saudi Arabian sources signaled OPEC may need to boost output by up to 1 million barrels per day (bpd).

Any increase by OPEC would reverse some of the output cuts of 1.7 million bpd — roughly six percent of supplies — put in place since October 2006.

An increase might help to ease upward pressure on oil prices, which are close to a record high of $78.77 a barrel set on August1.

Industrialized consumer nations have argued that crude oil stocks will shrink rapidly by January next year if OPEC does not increase output.

“Near-record spot prices, steep inventory draws and economic uncertainty would all be good reasons for OPEC to reverse its October 2006 production cuts at its meeting on September 11,” said Lehman Brothers in a research note. “But few observers, us included, believe that it will do so.”

Worries over shrinking crude oil supplies are clouded by doubts over the economic health of top consumer, the United States.

There are concerns that turmoil in the world financial markets, triggered by problems in the U.S. mortgage sector, could tip the United States into recession and hit oil demand.

Payrolls in the United States shrank unexpectedly for the first time in four years last month, data showed on Friday, prompting concerns that credit market turmoil may become a drag on economic growth.

Saudi Arabia told its customers in Asia it would keep its crude oil supplies steady for October from September levels, industry sources in Japan and South Korea said on Monday.

More than half of Saudi Arabia’s crude heads to Asia.

The kingdom, key to any OPEC decision, pumped 8.65 million bpd of the cartel’s total August production of 30.37 million bpd, Reuters data shows. It also has the bulk of OPEC’s spare production capacity.

October 16, 2007

BBM Subsidi Melebihi Kuota

Filed under: minyak — merdeka1978 @ 9:00 am
Tags: , , , , , , , , ,

BBM Subsidi Melebihi Kuota
Konsumsi Sulit Ditekan, Harga Minyak Dunia Terus Naik

 

Jakarta, Kompas – PT Pertamina memperkirakan, realisasi konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi bakal melampaui kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau APBN-P Tahun 2007. Dengan demikian, besaran subsidi BBM bakal melebihi perkiraan.

Wakil Presiden Ritel BBM PT Pertamina Djaelani Sutomo, Senin (8/10), seusai pemaparan kesiapan pasokan BBM selama Lebaran di Jakarta, mengemukakan, pihaknya telah meminta petunjuk pemerintah soal ini.

“Kami tidak ingin terjadi kelangkaan seperti tahun lalu, ketika konsumsi minyak tanah melampaui kuota, sementara pemerintah tidak bisa segera memutuskan apakah volume bisa ditambah karena terkait dengan penambahan subsidi,” papar Djaelani.

DPR dan pemerintah sepakat memangkas asumsi subsidi dan volume BBM dalam APBN-P 2007. Subsidi ditekan dari Rp 61,8 triliun menjadi Rp 55 triliun.

Sementara itu, kuota BBM dikurangi dari 37,9 juta kiloliter (KL) menjadi 36,02 juta KL. Premium dikurangi dari 17 juta KL menjadi 16,58 juta KL, dan minyak solar dari 10 juta KL menjadi 9,857 juta KL.

Di sisi lain, akibat terlambatnya program konversi minyak tanah ke elpiji, kuota minyak tanah bersubsidi dinaikkan dari 8,9 juta KL menjadi 9,518 juta KL.

Menurut Djaelani, konsumsi premium sampai akhir September 2007 sudah mencapai angka 16,95 juta KL atau 2,3 persen di atas kuota.

Oktober ini, dipicu kenaikan kebutuhan selama Lebaran, konsumsi premium diperkirakan naik 10-15 persen dari normal yang 49.000-50.000 KL per hari menjadi sekitar 54.000-55.000 KL per hari.

Dengan kecenderungan konsumsi yang selalu meningkat di penghujung tahun, Pertamina memperkirakan realisasi konsumsi premium akan mencapai 17,6 juta KL atau sekitar 6 persen di atas kuota.

Konsumsi solar sampai akhir tahun diperkirakan akan mencapai angka 10,8 juta KL atau 8,5 persen melebihi kuota. Selain itu, realisasi minyak tanah hingga akhir tahun ini diperkirakan 9,78 juta KL atau 3 persen di atas kuota.

Djaelani menilai, penetapan kuota BBM hanya dengan melihat realisasi pada semester I cenderung meleset. Sebab, kecenderungan pemakaian BBM selalu rendah pada awal tahun dan tinggi menjelang akhir tahun.

Ia mengatakan, dengan realisasi konsumsi BBM yang melebihi kuota, maka subsidi pun bakal bertambah. Berdasarkan hitungan Pertamina, sampai bulan Juli 2007 realisasi subsidi BBM sudah mencapai Rp 42,5 triliun atau 77 persen dari kuota subsidi BBM.

“Subsidinya pasti bertambah apalagi dengan situasi harga minyak di pasar internasional yang terus naik,” ujar Djaelani.

Dalam APBN-P 2007, pemerintah menurunkan asumsi harga minyak di pasar internasional dari 63 dollar AS per barrel menjadi 60 dollar AS per barrel.

Sementara, memasuki semester dua tahun ini harga minyak dunia justru terus bertahan di atas 70 dollar AS per barrel.

Senior Vice President Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Hanung Budya mengatakan, dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, sulit untuk menekan konsumsi BBM transportasi.

Subsidi listrik

Secara terpisah, Direktur Utama PT Pertamina Ari Soemarno mengemukakan, pihaknya belum bisa memastikan berapa volume BBM yang bisa dipasok ke PT Perusahaan Listrik Negara tahun depan.

Rata-rata, Pertamina memasok BBM sebanyak 9 juta KL per tahun ke PLN. Ari menyebutkan, marjin 9,5 persen dalam perhitungan harga BBM yang dijual Pertamina ke PLN adalah marjin rata-rata di seluruh Indonesia.

Terkait subsidi listrik, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral J Purwono mengatakan, angka pertumbuhan 5,5 persen yang disepakati oleh pemerintah dan DPR sudah paling realistis.

Angka itu sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan kemampuan pasokan listrik PLN. Purwono mengatakan, pemerintah dan PLN semula mengajukan opsi angka pertumbuhan 6,8 persen untuk mengimbangi target pertumbuhan ekonomi.

“Memang kalau dilihat dari sisi kelistrikan sebagai infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, idealnya pertumbuhan listrik itu 1,5 kali pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah menimbang beberapa faktor, target diturunkan, subsidinya juga. PLN diharapkan bisa memperbaiki efisiensi,” ujar Purwono. (DOT)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0710/09/ekonomi/3909636.htm

Harga Minyak Tekan Industri

Filed under: minyak — merdeka1978 @ 8:57 am
Tags: , , , , , , , ,

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0709/25/ekonomi/3866546.htm

Harga Minyak Tekan Industri
Mulai Oktober 2007, Harga Gas Akan Naik 10 Persen

 

Jakarta, Kompas – Pelaku industri mulai merasakan dampak kenaikan harga minyak dunia. Di Indonesia, biaya pengangkutan dan penggunaan bahan bakar untuk kegiatan produksi, khususnya pada sektor manufaktur, terus merangkak naik. Tuntutan efisiensi dalam kegiatan produksi pun makin menguat

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Benny Soetrisno di Jakarta, Senin (24/9), mengungkapkan, perusahaan pengapalan untuk kegiatan ekspor impor sejak tiga bulan terakhir mulai menaikkan ongkos angkutan.

Selain terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), penyesuaian harga juga dilakukan perusahaan pengapalan berdasarkan perubahan nilai tukar dan harga pengisian air tawar.

“Kenaikan biaya pada masing-masing shipping line berbeda, tetapi kira-kira sudah naik tiga persen dari biaya pengapalan sebelumnya,” ujar Benny.

Harga minyak mentah light sweet untuk pengiriman November dalam perdagangan elektronik Asia di New York Mercantile Exchange, Singapura, Senin siang, tercatat senilai 81,02 dollar AS per barrel.

Harga tersebut sedikit lebih rendah dari harga pengiriman Oktober yang mencapai 83,90 dollar AS per barrel. Selain berdampak pada biaya transportasi, kenaikan harga minyak dunia juga mendongkrak biaya produksi.

Sementara itu, mulai 1 September 2007 Pertamina menaikkan harga solar untuk industri di wilayah satu (selain unit pemasaran Makassar, Jayapura, dan Nusa Tenggara Timur) dari Rp 6.187,50 per liter Agustus lalu menjadi Rp 6.254,60 per liter.

Untuk periode yang sama, harga minyak bakar naik dari Rp 4.250,40 menjadi Rp 4.370,30 per liter. Minyak diesel juga naik dari Rp 5.991,70 menjadi Rp 6.065,40 per liter.

Pada industri tekstil dan produk tekstil, penggunaan bahan bakar paling banyak digunakan oleh subsektor industri pemintalan dan serat.

Menurut Benny, hampir 90 persen produsen serat di Indonesia sudah beralih menggunakan batu bara sebagai sumber energi listrik. Daya terpasang dengan pembangkit bertenaga batu bara untuk industri itu kini mencapai 250 megawatt.

“Tetapi di pemintalan baru sekitar 50 persen yang pakai batu bara. Selebihnya, masih pakai marine fuel oil (minyak bakar), marine fuel diesel (minyak diesel), atau solar. Rata-rata biaya bahan bakar sudah naik sekitar 7,6 persen atau Rp 300 per liter,” ujar Benny.

Harus efisien

Kondisi ini memaksa pelaku usaha melakukan beragam efisiensi dalam kegiatan produksi maupun pengangkutan. “Masalahnya, konsumen enggak akan mau naik harga. Padahal, suplai produk manufaktur selalu lebih besar dari permintaan. Jadi, industri memang dipaksa harus makin efisien,” ujar Benny.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia Achmad Widjaya memperhitungkan kenaikan harga minyak bagi industri keramik akan mulai terasa menekan seusai Lebaran.

Penyuplai bahan baku bagi industri keramik dan distributornya saat ini menuntut kenaikan biaya angkutan. Terlebih lagi angkutan untuk industri ini tergolong bertonase besar, antara lain berupa bahan galian C sebagai bahan baku dan produk jadi keramik.

Menurut Widjaya, biaya transportasi mencapai 20 persen dari total komponen produksi. Kenaikan harga BBM nonsubsidi untuk transportasi dan kenaikan tarif jalan tol diperkirakan akan mendongkrak biaya transportasi sekitar 10 persen.

Kenaikan biaya transportasi bagi industri keramik makin memberatkan, karena mulai Oktober 2007 harga gas juga akan naik 10 persen. Komponen gas dalam biaya produksi keramik sekitar 30 persen. (DAY)

Harga Minyak Melonjak, Melampaui 85 Dollar AS

Filed under: harga minyak,minyak — merdeka1978 @ 8:45 am
Tags: , , , , , , ,

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0710/16/ekonomi/3918366.htm

Bahan Bakar
Harga Minyak Melonjak, Melampaui 85 Dollar AS

 

London, Senin – Harga minyak mentah dunia, Senin (15/10) pagi, melonjak hingga mencapai rekor tertinggi 85,19 dollar AS per barrel di bursa New York, Amerika Serikat. Harga minyak jenis Brent di bursa London juga mencetak rekor, yakni 81,93 dollar AS per barrel.

Kondisi ini karena memuncaknya ketegangan antara Turki dan suku Kurdi di Irak. Sejumlah kalangan mengkhawatirkan kenaikan harga itu akan memengaruhi kebijakan Irak, salah satu produsen minyak mentah, untuk memperketat suplai minyak.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) tetap yakin bahwa kenaikan harga minyak dunia tak akan memengaruhi permintaan minyak dunia. OPEC tetap memperkirakan kenaikan 1,5 persen permintaan minyak dunia tahun ini atau rata-rata 1,3 juta barrel per hari.

Menurut OPEC, permintaan minyak dunia selama triwulan ketiga tahun ini cenderung menurun. Namun, akan terjadi kenaikan permintaan minyak dunia hingga 1,8 juta barrel per hari pada triwulan keempat. Kenaikan permintaan minyak dunia pada triwulan keempat itu menyusul meningkatnya kebutuhan minyak sebagai dampak musim dingin di belahan bumi utara. Kebutuhan minyak yang meningkat di antaranya untuk bahan bakar dan pemanas.

Sementara itu, pada tahun 2008 kenaikan permintaan minyak diperkirakan juga mencapai rata-rata 1,3 juta barrel per hari. “Kenaikan permintaan minyak itu tidak akan bergeser dari perkiraan sebelumnya,” kata OPEC, seperti dikutip AFP.

Meski demikian, ketidakpastian minyak dunia diperkirakan akan semakin besar.

“Di luar persoalan geopolitik di beberapa negara, berlangsungnya musim dingin dan berlanjutnya kemunduran ekonomi Amerika Serikat dan ekonomi dunia pada 2008 akan memberi pengaruh besar terhadap kondisi minyak dunia,” kata sumber OPEC, seperti dikutip AFP.

Spekulasi

Ulah spekulan yang muncul seiring melemahnya nilai kurs dollar AS juga akan memengaruhi pasar minyak mentah dunia. Ulah spekulan akan mendorong harga minyak premium dan menambah ketidakpastian pasar.

OPEC menambahkan, menguatnya harga minyak juga dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap potensi kerusakan instalasi minyak di Teluk Meksiko akibat badai topan bulan September.

Negara-negara OPEC berencana untuk mengadakan pertemuan di Abu Dhabi awal Desember mendatang untuk mengkaji kembali perkembangan kondisi minyak terakhir serta memastikan keamanan pasokan minyak dunia selama berlangsungnya musim dingin. (AFP/LKT)

September 25, 2007

SOEHARTO, DEWAN JENDERAL, CIA, DAN G-30-S

Legacy of Ashes: The History of the CIA


Feet to the Fire: CIA Covert Operations in Indonesia, 1957-1958 (Special Warfare Series)

Subversion As Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia

e-mail dari seorang teman:

Kesaksianku

tentang

G30S

Sejarah: Soebandrio; Kesaksianku

Author: pinguman

Published: 2005/7/16


Soebandrio;


BAB I: PROLOG G-30-S

BAB II: GERAKAN YANG DIPELINTIR

BAB IIIA: KUASA BERPINDAH

BAB IIIB: BIO-DATA & KUASA BERPINDAH

KOMENTAR


Next Page »

The Rubric Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.